30.01.2015 Views

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek ...

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek ...

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Pasal 1849<br />

Bila kreditur secara sukarela menerima suatu barang tak bergerak atau barang lain sebagai<br />

pembayaran utang pokok, maka penanggung dibebaskan dari tanggungannya, sekalipun barang<br />

itu kemudian harus diserahkan oleh kreditur kepada orang lain berdasarkan putusan Hakim<br />

untuk kepentingan pembayaran utang tersebut.<br />

Pasal 1850<br />

Suatu penundaan pembayaran sederhana yang diizinkan kreditur kepada debitur tidak<br />

membebaskan penanggung dari tanggungannya ; tetapi dalam hal demikian, penanggung dapat<br />

memaksa debitur untuk membayar utangnya atau membebaskan penanggung dari<br />

tanggungannya itu.<br />

Pasal 1851<br />

Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan<br />

atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa<br />

pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis.<br />

Pasal 1852<br />

Untuk dapat mengadakan suatu perdamaian, seseorang harus berwenang untuk melepaskan<br />

haknya atas hal-hal yang termaktub dalam perdamaian itu.<br />

Para wali dan pengampu tidak dapat mengadakan suatu perdamaian. kecuali jika mereka<br />

bertindak menurut ketentuan-ketentuan dari Bab XV dan XVII Buku Kesatu Kitab Undangundang<br />

Hukum Perdata ini.<br />

Kepala-kepala daerah yang bertindak demikian, begitu pula lembaga-lembaga umum, tidak<br />

dapat mengadakan suatu perdamaian selain dengan mengindahkan tata cara yang ditetapkan<br />

dalam peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaannya.<br />

Pasal 1853<br />

Perdamaian dapat diadakan mengenai kepentingan keperdataan yang timbul dari satu<br />

kejahatan atau pelanggaran.<br />

Dalam hal ini perdamaian sekali-kali tidak menghalangi pihak Kejaksaan untuk menuntut<br />

kejahatan atau pelanggaran yang bersangkutan.<br />

Pasal 1854<br />

Setiap perdamaian hanya menyangkut soal yang termaktub di dalamnya; pelepasan segala hak<br />

dan tuntutan yang dituliskan di situ harus diartikan sepanjang hak-hak dan tuntutan-tuntutan<br />

itu berhubungan dengan perselisihan yang menjadi sebab perdamaian tersebut.<br />

Pasal 1855<br />

Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan-perselisihan yang termaktub di dalamnya,<br />

entah para pihak merumuskan maksud mereka secara khusus atau umum, entah maksud itu<br />

dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak dari apa yang tertulis itu.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!