KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek ...

Pasal 420
Pendewasaan yang menjadikan orang yang masih di bawah umur menjadi dewasa, diperoleh
dengan venia aetatis atau surat-surat pernyataan dewasa yang diberikan oleh pemerintah
setelah mempertimbangkan nasihat Mahkamah Agung.
Pasal 421
Permohonan akan surat pernyataan dewasa boleh diajukan kepada pemerintah oleh anak yang
di bawah umur, bila ia telah mencapai umur dua puluh tahun penuh. Pada surat permohonan
itu harus dilampirkan akta kelahiran, atau bila itu tidak dapat diberikan, tanda bukti lain yang
sah tentang umur yang diisyaratkan itu.
Pasal 422
Mahkamah Agung tidak memberi nasihat sebelum mendengar atau memanggil secukupnya
kedua orang tua anak yang di bawah umur itu atau orang tuanya yang masih hidup, dan bila
anak yang di bawah umur itu ada dalam perwalian, walinya, wali pengawasnya dan keluargakeluarga
sedarah atau semenda.
Pasal 423
Alinea keempat Pasal 206 berlaku terhadap pemeriksaan termaksud dalam pasal yang lampau
mengenai para orang tua, wali dan wali pengawas yang bertempat tinggal atau berdiam di luar
kabupaten tempat Mahkamah Agung berkedudukan, Pegawai yang ditugaskan melakukan
pemeriksaan itu, harus memberikan penjelasan apa saja yang dianggapnya perlu pada waktu
mengirimkan berita acaranya. Berita acara itu dengan penjelasannya harus dilampirkan pada
nasihat yang harus disampaikan oleh Mahkamah Agung kepada pemerintah.
Pasal 424
Anak yang telah dinyatakan dewasa, dalam segala hal sama dengan orang dewasa. Akan tetapi
mengenai pelaksanaan perkawinan, dia tetap wajib dari para orang tuanya atau dari kakek
neneknya. atau dari Pengadilan Negeri menurut ketentuan-ketentuan Pasal 35 dan 37, sampai
ia mencapai umur dua puluh satu tahun penuh, sedangkan terhadap anak-anak luar kawin yang
telah diakui, Pasal 39 alinea pertama tetap berlaku sampai mereka mencapai umur dua puluh
satu tahun penuh.
Pasal 425
Untuk kepentingan anak yang masih di bawah umur itu, pemerintah bebas untuk
menambahkan pada surat pernyataan dewasa, dia tidak diperbolehkan, sampai dia mencapai
umur dua puluh satu tahun penuh, untuk memindahtangankan atau membebani harta tak
bergeraknya selain dengan persetujuan Pengadilan Negeri di tempat tinggalnya yang diberikan
setelah mendengar atau memanggil secukupnya kedua orang tuanya, atau salah Seorang yang
masih hidup dari mereka, atau bila keduanya sudah tidak ada, keluarga-keluarga sedarah atau
semenda.
Dalam hal penjualan, Pengadilan Negeri boleh juga menyetujui hal itu dilakukan di bawah
tangan. Terhadap pemeriksaan kedua orang tua, alinea keempat Pasal 206 berlaku.
Pasal 426