KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek ...

arang-barang tetap atau membeli surat-surat piutang berbunga, dan dengan memberi jaminan
hipotek atas barang-barang tak bergerak, yang harganya dibebaskan dari segala beban
sekurang-kurangnya sepertiga lebih dari jumlah uang yang diperbungakan.
Bila wali lalai dalam satu tahun untuk membungakan sejumlah uang dengan cara seperti
diperintahkan dalam pasal ini, mereka harus membayar bunga uang itu menurut undangundang.
Pasal 392
Bila dalam harta kekayaan anak belum dewasa terdapat sertifikat-sertifikat utang nasional, wali
wajib memindahkannya ke dalam buku besar atas nama anak belum dewasa.
Surat piutang atas beban Indonesia pun harus dipindahkannya atas nama anak belum dewasa.
Dengan ancaman hukuman membayar biaya, kerugian dan bunga, wali pengawas harus
berusaha agar peraturan ini dilaksanakan.
Bagaimana Balai Harta Peninggalan menurut pasal ini dan pasal-pasal 371 dan 374 harus
melaksanakan kewajiban untuk membayar ganti kerugian bagi semua anggota majelis bersamasama
atau bagi setiap anggota khususnya, diatur oleh pemerintah dalam sebuah instruksi bagi
semua Balai Harta Peninggalan.
Pasal 393
Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh
mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau
memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa
memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri tidak akan
memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan
setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum
dewasa dan wali pengawas.
Pasal 394
Bila wali hendak menjual barang-barang tak bergerak, maka surat permohonan yang diajukan
oleh wali harus dilampiri sebuah daftar segala harta kekayaan anak belum dewasa dan dalam
daftar itu harus disebutkan barang-barang yang hendak dijual. Pengadilan Negeri berwenang
untuk mengizinkan penjualan barang-barang itu, baik barang-barang yang ditunjuk maupun
barang-barang lain, yang menurut pertimbangan Pengadilan Negeri penjualan barang-barang
itu tidak menimbulkan begitu banyak kerugian bagi anak belum dewasa.
Pasal 395
Penjualan harus dilakukan di muka umum, di hadapan wali pengawas, oleh pegawai yang
berhak dan menurut kebiasaan setempat.
Pasal 396
Pengadilan Negeri boleh mengizinkan penjualan di bawah tangan suatu barang tak bergerak
dalam hal-hal yang luar biasa dan bila kepentingan anak belum dewasa menghendakinya. Izin
itu tidak akan diberikan, kecuali atas permintaan wali yang harus disertai alasan-alasannya dan
dengan persetujuan bersama dari wali pengawas dan keluarga sedarah atau semenda. Bila
keluarga sedarah atau semenda tidak semua datang menghadap atas panggilan, maka cukup