KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek ...

setelah timbulnya sebab perceraian perkawinan, tuntutan perceraian perkawinan itu boleh juga
diajukan kepada Pengadilan di tempat tinggal bersama yang terakhir.
Tuntutan akan perceraian perkawinan atas dasar meninggalkan tempat tinggal bersama dengan
itikad buruk hanya dapat dikabulkan, bila yang meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa
alasan sah, tetap menolak untuk kembali kepada suami atau isterinya.
Tuntutan itu tidak boleh dimulai sebelum lampau lima tahun, terhitung sejak suami atau isteri
itu meninggalkan tempat tinggal bersama mereka.
Bila kepergian itu mempunyai alasan yang sah, jangka waktu lima tahun itu akan dihitung sejak
berakhirnya alasan itu.
Pasal 212
Isteri itu, baik sebagai penggugat untuk perceraian maupun sebagai tergugat, dengan izin
Hakim boleh meninggalkan rumah suaminya selama berlangsungnya persidangan.
Pengadilan Negeri akan menunjuk rumah di mana isteri itu harus tinggal.
Pasal 213
Isteri itu tidak berhak untuk menuntut tunjangan nafkah, yang setelah ditentukan Hakim harus
dibayar oleh si suami kepada isterinya selama berlangsungnya perkara itu.
Bila isteri itu, tanpa izin Hakim, meninggalkan tempat tinggal yang ditunjuk baginya, maka
tergantung pada keadaan, dia boleh diberi hak lagi untuk menuntut tunjangan, bahkan bila dia
adalah penggugat, dia dapat dinyatakan tidak dapat diterima untuk melanjutkan tuntutan
hukumnya.
Pasal 214
Pengadilan Negeri, selama persidangan masih berjalan, bebas untuk mencabut pelaksanaan
kekuasaan orang tua untuk sementara seluruhnya atau sebagian, dan sejauh dianggap perlu,
memberikan wewenang-wewenang yang demikian atas diri dan barang-barang anak-anak
kepada pihak lain antara orang tua itu, atau kepada orang yang ditunjuk Pengadilan Negeri,
atau kepada dewan perwalian.
Terhadap penetapan-penetapan mi tidak diperkenankan memohon banding. Penetapanpenetapan
itu tetap berlaku sampai putusan yang menolak gugatan perceraian memperoleh
kekuatan hukum yang pasti; dalam hal gugatan diterima, penetapan-penetapan itu tetap
berlaku sampai satu bulan berlalu, setelah penetapan yang diberikan berkenaan dengan itu
untuk mengatur soal perwalian memperoleh kekuatan hukum yang pasti.
Mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan sesuai dengan alinea pertama, berlaku alinea ketujuh
dan kedelapan Pasal 319f.
Pasal 215
Hak-hak si suami mengenai pengurusan harta si isteri tidak terhenti selama perkara berjalan,
hal ini tidak mengurangi wewenang si isteri untuk melindungi haknya, dengan melakukan
tindakan-tindakan pencegahan yang ditunjukkan dalam ketentuan-ketentuan Reglemen Acara
Perdata.
Semua akta si suami yang sengaja mengurangi hak-hak si isteri adalah batal.