KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek ...

Pasal 1074
Pemisahan harta itu harus dibuat dalam satu akta dihadapan Notaris yang dipilih oleh pihak
yang berkepentingan, atau bila ada perselisihan, diangkat oleh Pengadilan Negeri atas
permohonan pihak-pihak yang berkepentingan yang paling siap.
Pasal 1075
Bila Balai Harta Peninggalan menolak memberikan persetujuannya pada pemisahan harta
peninggalan yang telah dirancang, sedangkan para ahli waris dan wakil-wakil mereka (sejauh
perwakilan itu tidak diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan) berpendapat, bahwa
penolakan itu tidak mempunyai dasar, maka Balai Harta Peninggalan harus memberitahukan
alasan-alasannya, dan hal itu dicantumkan dalam berita acara yang harus dibuat oleh Notaris.
Pemisahan harta peninggalan yang telah dirancang, dan ditandai oleh Balai Harta Peninggalan
dan Notaris; oleh Notaris itu harus dibawa dengan salinan berita acaranya kepada panitera
Pengadilan Negeri, atau disampaikan kepadanya dalam sampul tertutup bila pegawai itu
bertempat tinggal dalam jarak yang lebih dari dua puluh pal dan tempat kedudukan Pengadilan
Negeri itu.
Berita acara itu dan rancangan pemisahan harta peninggalan itu bebas dari meterai.
Para ahli waris, atau seorang di antara mereka yang paling siap, dapat mengajukan keberatankeberatan
serta alasan-alasannya dengan surat permohonan kepada Pengadilan Negeri.
Pengadilan ini mengambil keputusan dalam tingkat tertinggi atas hal itu, jika perlu setelah
mendengar pihak-pihak yang berkepentingan, Balai Harta Peninggalan dan, dalam hal apa pun,
jawatan Kejaksaan.
Dalam hal ada persetujuan, maka pemisahan harta peninggalan itu akan dilakukan di hadapan
Notaris, sesuai dengan rancangan, yang setelah ditandai oleh ketua Pengadilan Negeri dan
panitera disampaikan kembali kepada Notaris yang harus melampirkannya pada akta aslinya
(minut).
Pasal 1076
Bila para ahli waris, atau seorang atau beberapa orang dan mereka, berpendapat bahwa barangbarang
tetap dan harta peninggalan itu atau beberapa di antaranya harus dijual, baik untuk
kepentingan harta peninggalan itu, untuk membayar utang-utang dan sebagainya, maupun
untuk dapat menyelenggarakan pembagian yang baik, maka Pengadilan Negeri setelah
mendengar pihak-pihak lain yang berkepentingan atau setelah memanggil mereka secukupnya,
dapat memerintahkan penjualan itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan Reglemen Acara
Perdata; namun bila dilakukan di muka umum, penjualan itu harus dihadiri oleh para wali
pengawas dan pengampu pengawas, atau setidak-tidaknya setelah mereka dipanggil
secukupnya.
Bila salah seorang dan para ahli waris membeli suatu barang tetap, maka hal itu mempunyai
akibat yang sama terhadapnya seperti jika dia memperolehnya pada waktu pemisahan harta itu.
Pasal 1077
Penilaian barang-barang yang dalam harta peninggalan itu pada waktu dilaksanakan pemisahan
harta peninggalan, diadakan sebagai berikut: