KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek ...

Pasal 1173
Atas dasar perjanjian yang dibuat di luar negeri, tidak dapat diadakan pendaftaran hipotek atas
barang-barang yang terletak di Indonesia, kecuali bila dalam suatu traktat ditentukan
sebaliknya.
Pasal 1174
Akta untuk mengadakan hipotek harus memuat suatu penjelasan khusus mengenai barang
yang dibebani dan mengenai sifat serta letak barang itu; penjelasan itu sedapat-dapatnya
didasarkan pada pengukuran-pengukuran yang dilakukan atas perintah pemerintah. Mengenai
sepersepuluhan dari bunga tanah, bila tidak dapat ditunjukkan secara tegas persil mana yang
dibebani dengan itu, maka cukuplah dengan akta diuraikan dan ditunjukkan secara tepat
daerah yang memikul beban itu.
Pasal 1175
Hipotek hanya dapat diadakan atas barang yang sudah ada. Hipotek atas barang yang belum
ada adalah batal. Namun bila kepada seorang isteri dalam perjanjian kawin telah diperjanjikan
pemberian hipotek, atau pada umumnya bila seorang debitur telah mewajibkan diri untuk
memberikan hipotek kepada kreditur,maka suami atau debitur itu dapat dipaksa untuk
memenuhi kewajibannya dengan menunjukkan barang-barang yang telah diperolehnya setelah
terjadinya perikatan itu.
Pasal 1176
Suatu hipotek hanya berlaku, bila jumlah uang yang diberikan untuk hipotek itu pasti dan
ditentukan dalam akta. Bila utang itu bersyarat dan besarnya tidak tentu, maka pemberian
hipotek itu boleh dilakukan sampai sebesar jumlah harga taksiran, yang oleh pihak-pihak yang
bersangkutan harus dicantumkan dalam akta itu.
Pasal 1177
Kreditur sekali-kali tidak dapat menuntut penambahan hipotek kecuali bila diperjanjikan atau
ditentukan sebaliknya dalam undang-undang.
Pasal 1178
Segala perjanjian yang menentukan bahwa kreditur diberi kuasa untuk menjadikan barangbarang
yang dihipotekkan itu sebagai miliknya adalah batal. Namun kreditur hipotek pertama,
pada waktu penyerahan hipotek boleh mensyaratkan dengan tegas, bahwa jika utang pokok
tidak dilunasi sebagaimana mestinya, atau bila bunga yang terutang tidak dibayar, maka ia akan
diberi kuasa secara mutlak untuk menjual persil yang terikat itu di muka umum, agar dari
hasilnya dilunasi, baik jumlah uang pokoknya maupun bunga dan biayanya. Perjanjian itu harus
didaftarkan dalam daftar-daftar umum, dan pelelangan tersebut harus diselenggarakan dengan
cara yang diperintahkan dalam Pasal 1211.
BAGIAN 2
Pendaftaran Hipotek dan Bentuk Pendaftaran