sentrIs

KESEHATAN
Pertanyaan kritis lain adalah,
bagaimana rumah sakit tidak tahu bahwa
produk itu palsu. Dan mengapa Badan POM
bisa bertahun-tahun, kehilangan kontrol, atas
peredaran obat di pasaran.
kehilangan kontrol, atas peredaran obat di pasaran, padahal vaksin palsu
tersebut telah beredar bertahun-tahun.
Menyimak Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, jelas
menyebutkan rumah sakit adalah penyelenggara pelayanan pengobatan
dan pemulihan kesehatan seuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
Kalau kemudian vaksin palsu tersebut beredar dan digunakan untuk
memvaksinasi pasien, bukankah hal tersebut berarti mengabaikan standar
pelayanan yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut.
Demikian pula Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berdasar Pasal
67 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
Dari kejadian tersebut, ada satu hal yang mengemuka, bahwa ada sistem
pengawasan dan kontrol yang tidak jalan baik di rumah sakit maupun
di BPOM atas vaksin palsu tersebut. Apalagi praktik pemalsuan vaksin
tersebut sudah terjadi lama terjadi dan peredarannya ada di banyak rumah
sakit.
Ada kekurangwaspadaan di RS ataupun BPOM. Mestinya kedua institusi
ini melakukan pemeriksaan random atas vaksin yang beredar, tidak sekadar
pemeriksaan rutin yang bersifat administratif. Dalam berbagai kasus
pemalsuan, barang palsu selalu berbeda dari bentuk aslinya. Misalnya harga
yang terlalu murah, hasil cetakan yang kurang bagus, serta distributor yang
asal-asalan.
Berkaca dari kasus ini, dikemudian hari, kewaspadaan perlu ditingkatkan.
Rutinitas yang melenakan dan anggapan bahwa semua obat dan alat kesehatan
78