27.12.2016 Views

sentrIs

ebokk_JK2tahun_ebokk

ebokk_JK2tahun_ebokk

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

REFORMASI BIROKRASI dan PERUNDANGAN<br />

Efisiensi Birokrasi dan<br />

RasionalISASI Alamiah<br />

Peraturan harus disederhanakan. Presiden telah memerintahkan<br />

Mendagri untuk menghilangkan sekitar 3.000 Perda yang<br />

bermasalah dan berhenti membuat regulasi. Semua itu untuk<br />

meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi pemerintah. Dalam<br />

berbagai kesempatan, tak henti-hentinya Presiden Jokowi mengingatkan<br />

para pejabat di jajaran birokrasi pemerintah untuk bekerja dengan efisien<br />

dan efektif. Berulang-kali Presiden dengan tegas mengatakan akan<br />

menindak langsung para pejabat yang tidak bisa bekerja secara efisien<br />

dan efektif. Selain memangkas peraturan-peraturan yang berbelit-belit<br />

untuk mempercepat proses perizinan apapun, sumber daya manusia dalam<br />

jajaran birokrasi tentu harus bisa mendukung dan melaksanakan perintah<br />

Presiden.<br />

Presiden menegaskan bahwa kita sekarang berada di wilayah Asean<br />

Economic Community dan indeks daya saing global kita di bawah Singapura,<br />

Thailand dan Vietnam. “Padahal kita negara besar. Peringkat kita di ease of<br />

doing business 109. Vietnam saja 90. Kunci untuk mengubah hal ini ada<br />

di Bapak-ibu sekalian. Tidak ada yang lain. Di perizinan terutama,” tegas<br />

Presiden dalam rapat kerja dengan seluruh jajaran Eselon 2 di gedung<br />

Dhanapala, Jakarta (7-6-2016).<br />

Para pejabat Eselon 2 dikumpulkan karena Presiden menyadari mereka<br />

adalah kunci perubahan untuk menjadikan birokrasi lebih efektif dan<br />

efisien. Percuma kebijakan dibuat tapi kalau implementasi tidak dilakukan<br />

oleh para direktur dan oleh para asdep. Kebijakan apapun yang dibuat tidak<br />

akan terlaksana. Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga menjelaskan<br />

pada wartawan tentang rasionalisasi PNS secara alamiah. Wacana<br />

kebijakan rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang disampaikan oleh<br />

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy<br />

Chrisnandi, sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan para PNS.<br />

Kekhawatiran pemerintah akan melakukan rasionalisasi bagi 1 juta PNS.<br />

Presiden Jokowi menjelaskan tentang wacana rasionalisasi PNS bahwa<br />

142

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!