sentrIs

REFORMASI BIROKRASI dan PERUNDANGAN
Kementerian Dalam Negeri memang harus selalu memantau dan
mengawasi peraturan-peraturan daerah yang bertentangan kebhinnekan
atau pluralisme. Aturan-aturan yang cenderung mempermanenkan
eksklusifisme daripada inklusifisme harus dicabut termasuk yang
berdasarkan agama. Untuk mendukung Kemendagri, Kementerian
Agama harus menanamkan pemahaman bahwa Indonesia adalah milik
semua rakyat tanpa membedakan apa agamanya. Sementara Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan juga memegang peran strategis dan penting
untuk menjadikan setiap generasi muda sebagai generasi muda Pancasila.
Itu semua memang pekerjaan besar.
Melalui pendidikanlah, bisa dilakukan revitalisasi nilai-nilai dasar
kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai konteks zaman atau kondisi
kekinian. Pendidikan memegang peran penting dalam mewujudkan
paradigma toleransi. Toleransi harus menjadi bagian utama dalam perilaku
kebudayaan dan keragaman masyarakat. Hal ini memerlukan upaya
konsisten di ranah pendidikan mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan
atas.
Presiden Jokowi selalu menekankan pentingnya masalah pembangunan
sumberdaya manusia yang berdasarkan Pancasila. Melalui pendidikan
Pancasila semua elemen masyarakat akan terdorong untuk berpartisipasi
sehingga tercipta kehidupan harmonis dalam kehidupan bangsa Indonesia
yang majemuk. Pancasila mampu menanamkan kesadaran dan pemahaman
tentang perbedaan sebagai sesuatu yang alami dan dibutuhkan masyarakat.
Di sisi lain kemajuan teknologi informasi membuat penanaman kesadaran
ini semakin efektif karena ada iklim transparansi dan keterbukaan informasi.
Deregulasi Perda yang tidak Pancasilais adalah sesuai dengan cita-cita
besar Ir. Soekarno yang kini diteruskan Presiden Jokowi melalui berbagai
kebijakan dan program pemerintahannya sebagaimana tertulis dalam
Nawacita. Harapan dan kepercayaan masyarakat pada Presiden Jokowi
yang sangat besar ini juga diperjuangkan oleh seluruh jajaran pemerintah.
137