sentrIs

REFORMASI BIROKRASI dan PERUNDANGAN
Jangan muncul lagi jenis program
yang tidak jelas. Saya ulangi lagi, jangan muncul
lagi jenis program yang tidak jelas, tidak konkret dan
kalimat yang absurd.
Demikian pula sebaliknya. Secara berjenjang kementerian ini pun akan
mendistribusikan anggarannya pada direktorat dengan kriteria yang sama.
Cara penganggaran seperti ini tentu saja berbeda dengan cara sebelumnya,
yang membuka peluang penghambur-hamburan keuangan negara. Bahkan
Presiden meminta Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk menghilangkan
program pemerintah yang tidak jelas dan berlindung pada kalimat bersayap
yang memboroskan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016.
“Jangan muncul lagi jenis program yang tidak jelas. Saya ulangi lagi, jangan
muncul lagi jenis program yang tidak jelas, tidak konkret dan kalimat
yang absurd. Misalnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan, seperti
pemberdayaan nelayan. Yang jelas saja misalnya beli kapal, beli jaring, atau
beli benih. Kalau pemberdayaan nelayan nanti mengecat trotoar di pinggir
jalan itu masuk,” kata Presiden.
Agar berhasil, politik anggaran harus dibarengi dengan koordinasi
intensif antar kementerian, antar lembaga, dan antar pusat dan daerah.
Sebagai contoh pembangunan sebuah bandar udara butuh lahan yang
izinnya dikeluarkan oleh kepala daerah. Sedangkan izin merupakan ranah
Kemenhub, anggarannya berasal dari Kementerian Keuangan. Belum lagi
akses jalan menuju ke sana, menjadi tanggungjawab Kementerian PUPR.
Itulah sebabnya sinkronisasi menjadi satu-satunya pilihan. Ego sektoral
semestinya ditinggalkan.
Itulah sebabnya, ketika Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan mau
memindahan pelabuhan udara di Wasior, ia meminta izin Presiden.
Presiden setuju dan meminta kepala daerah untuk menyediakan lahannya.
Inilah salah satu bentuk sinkronisasi untuk mendukung program prioritas
pembangunan infrastruktur di sektor perhubungan.
160