sentrIs

REFORMASI BIROKRASI dan PERUNDANGAN
Mendorong
KEPAStian PembahASAn
Tax Amnesty
RUU Pengampunan Pajak bisa jadi solusi alternatif pembiayaan
pembangunan Nawacita. Tapi, sejumlah negara lain bisa berpotensi
menjadi “penghambat”. Pembangunan di dunia manapun
membutuhkan biaya besar. Begitu pula yang dihadapi pemerintah saat ini
ketika hendak mewujudkan visi-misi Nawacita. Untuk membiayai berbagai
pembangunan infrastruktur sebagaimana dijanjikan dalam Nawacita,
pemerintah diperkirakan membutuhkan sekitar Rp 5.000 triliun selama
periode 5 tahun. Belum termasuk program-program utama lain untuk
peningkatan kesejahteraan rakyat.
Sejak awal pemerintahan Jokowi-JK, salah satu strategi yang diambil dalam
konteks politik anggaran adalah melakukan realokasi subsidi BBM sebesar
Rp 211,3 triliun. Dana yang tadinya digunakan untuk menekan harga
BBM agar tetap murah, setelah direalokasi kini dapat digunakan untuk
membangun infrastruktur dan menjalankan program perlindungan sosial
bagi seluruh masyarakat.
Namun, karena kebutuhan pembiayaan yang demikian besar, pemerintah
tetap membutuhkan sumber-sumber alternatif untuk mengakselerasi
proses pembangunan yang sedang berjalan. Selain secara gencar menarik
investor melalui berbagai paket deregulasi, pemerintah juga merasa perlu
untuk mengoptimalkan penerimaan pajak negara dengan memperluas
basis pajak.
Dalam konteks itulah, muncul gagasan memperkenalkan pengampunan
pajak atau tax amnesty untuk menarik dana dalam jumlah besar yang
dimiliki oleh orang Indonesia di luar negeri. Dana yang “diparkir” di luar
negeri dengan berbagai alasan politik maupun ekonomi, diharapkan dapat
memberikan tambahan pemasukan pajak bagi negara.
166