sentrIs

REFORMASI BIROKRASI dan PERUNDANGAN
Dua Strategi
Tax Amnesty
Selain soal pengampunan pajak, pemerintah memperkenalkan
repatriasi dana dari luar negeri. Seperti apa dan bagaimana
penerapannya? Melalui RUU Pengampunan Pajak, pemerintah
bermaksud mencapai dua hal sekaligus. Pertama, memperluas basis
pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak di tahun 2016. Kedua,
memanfaatkan dana sebesar ribuan triliun milik orang-orang Indonesia di
luar negeri untuk berkontribusi pada pembiayaan pembangunan, khususnya
infrastruktur yang memang membutuhkan modal besar.
Oleh karena itu, dalam draf RUU tersebut, terdapat dua strategi yang
digunakan, yaitu dengan menerapkan tarif tebusan untuk pengampunan
pajak dan memperkenalkan konsep repatriasi dana dari luar negeri. Terkait
dengan tarif tebusan pengampunan pajak, RUU Pengampunan Pajak
memberikan insentif bagi mereka yang mengajukan permohonan paling
cepat. Untuk permohonan tiga bulan pertama sejak UU disahkan, hanya
dikenai 2% dari selisih nilai harta bersih yang dimohonkan tax amnesty
dengan nilai harta bersih dalam SPT tahunan 2014 yang menjadi basis
pengurang.
Untuk permohonan tiga bulan kedua sejak UU disahkan, dikenai 4% dari
selisih nilai harta bersih yang dimohonkan tax amnesty dengan nilai harta
bersih dalam SPT tahun 2014 yang menjadi basis pengurang. Sedangkan
untuk permohonan pada semester kedua sejak UU disahkan, akan dikenai 6%
dari selisih nilai harta bersih yang dimohonkan tax amnesty.
Sedangkan untuk repatriasi dana dari luar negeri, RUU Pengampunan
Pajak memberikan insentif bagi mereka yang mengajukan permohonan
paling cepat. Untuk permohonan tiga bulan pertama sejak UU disahkan,
tarif tebusan hanya dikenakan sebesar 1%. Untuk permohonan tiga bulan
kedua sejak UU disahkan, tarif tebusan menjadi 2%. Sedangkan untuk
permohonan semester kedua sejak UU disahkan, tarif tebusan bertambah
164