sentrIs

REFORMASI BIROKRASI dan PERUNDANGAN
Langkah-langkah proses pelaksanaan
reformasi regulasi dilakukan mulai dari tahap
simplifikasi. Urutannya dimulai dengan inventarisasi,
identifikasi, analisis, dan rekomendasi.
adalah sebuah proses yang ideal dimana semua pemangku kepentingan
bisa terintegrasikan dalam satu kerangka pikir dan kesadaran yang sama.
Termasuk birokrasi pemerintah yang kooperatif.
Program reformasi regulasi jelas membutuhkan sikap kooperatif dari semua
pemangku kepentingan di kementerian dan lembaga. Saat ini program
reformasi ini sudah melalui proses cukup panjang. Baik itu proses yang
bersifat multilateral, trilateral, maupun pengarahan internal Bappenas.
Dalam semua tahap itu, KSP juga selalu mendampingi dan terlibat
aktif. Aturan-aturan yang cenderung bermuatan eksklusivisme daripada
inklusivisme harus dicabut, termasuk yang berdasarkan agama.
Prioritas utama untuk mempercepat proses reformasi regulasi adalah
mencabut langsung Perda atau regulasi lain yang memang jelas bermasalah.
Entah karena Perda itu mengandung muatan sikap diskriminatif, tidak
diperlukan, menghambat proses pembangungan dan masalah lainnya
yang terkandung dalam Perda bermasalah itu. Inilah cara tercepat
untuk mereformasi birokrasi sebagaimana berulangkali ditegaskan dan
diperintahkan oleh Presiden Jokowi. Rekonseptualisasi dan restrukturisasi
penyusunan regulasi tidak diperlukan untuk menyikapi Perda yang
bermasalah.
Mencabut dan menghapus Perda yang tidak Pancasilais adalah prinsip dasar
dari reformasi regulasi. Hal ini sesuai dengan cita-cita Presiden Jokowi untuk
melakukan pembangunan yang Indonesia Sentris. Bukan lagi Jawa Sentris.
Membangun Indonesia dari pinggiran tentu harus didukung oleh perdaperda
yang Pancasilais. Berbagai kebijakan dan program pemerintahan
Presiden Jokowi adalah pemenuhan harapan dan kepercayaan masyarakat
pada Presiden Jokowi. Reformasi regulasi adalah salah satu cara mendasar
untuk memenuhi harapan seluruh rakyat Indonesia.
145