sentrIs

Investasi
Bersama
Membangun Negeri
Sinergi berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci sukses amnesti
pajak. Hal ini sudah dimulai sejak pembahasan RUU di parlemen
yang berlanjut saat penyiapan berbagai instrumen investasi. Ada
tiga isu krusial yang pembahasannya berlarut-larut: reformasi perpajakan
yang dipersyaratkan DPR, tarif tebusan yang dianggap terlalu rendah serta
informasi terkait harta peserta pengampunan pajak tidak dapat dijadikan
dasar penyelidikan, penyidikan dan/atau penuntutan pidana – yang oleh
DPR diminta agar dibatasi pada pidana perpajakannya saja.
Seperti kita semua ketahui, UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan
Pajak akhirnya disahkan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat
yang dihadiri 298 anggota dewan pada 28 Juni 2016. Apresiasi yang tinggi
memang perlu diberikan pada para anggota DPR yang dalam tekanan
waktu yang terbatas mampu menghasilkan keputusan yang sangat krusial
untuk pembangunan ekonomi Indonesia.
Namun, pasca disahkan tantangan berikut sudah menanti UU Pengampunan
Pajak. Instrumen-instrumen pendukungnya harus segera disiapkan bila tak
ingin produk hukum ini gagal menghasilkan dampak bagi perekonomian.
Sebagaimana disampaikan Menko Perekonomian Darmin Nasution, jika
tak ada instrumen untuk menampung dana amnesti pajak dalam jumlah
besar, yang dapat terjadi adalah gelembung ekonomi (bubble). “Kalau
instrumen yang ada (sekarang) di pasar sekunder, malah bubble dia nanti,”
kata Darmin pada tanggal 24 Juli di Jakarta.
Idealnya, menurut Darmin adalah dengan mendorong perusahaan
pemerintah dan proyek-proyek pemerintah untuk menampung dana
amnesti pajak. Kementerian Keuangan RI akan menetapkan tiga institusi
keuangan sebagai gateway dana repatriasi amnesti pajak, yakni bank
umum, manajer investasi dan perusahaan pedagang efek.
Untuk itu sejumlah instrumen sedang disiapkan untuk menampung dana
232