sentrIs

REFORMASI BIROKRASI dan PERUNDANGAN
Mencanangkan Sinergi
di Kota Bawang Merah
Dari Brebes, Presiden Jokowi meminta pemangku kepentingan
bergotong royong mewujudkan ekonomi rakyat.
Jalannya birokrasi sudah lama menjadi sorotan masyarakat. Ada
yang bilang terlalu gemuk, lamban, dan kurang terkoordinir. Presiden
Jokowi rupanya sudah lama menyadari hal ini. Peluncuran Pelayanan Satu
Pintu dalam pengurusan izin investasi adalah jawaban untuk memangkas
birokrasi perizinan.
Reformasi birokrasi memang menjadi salah satu program prioritas.
Seperti ketika Presiden Jokowi meluncurkan Program Sinergi Aksi untuk
ekonomi rakyat di Terminal Agrobisnis, Desa Larangan, Kecamatan
Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Senin, 11 April 2016. Presiden
menegaskan program sinergi ini haruslah didasarkan pada prinsip gotong
royong. Tidak ada lagi pihak yang berjalan sendiri. Penegasan itu tentu
menjawab permasalahan yang selama ini kerap terjadi. Atas nama ego
sektoral, masing-masing kementerian dan lembaga jalan sendiri. Pun
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa tidak saling tahu atas
program yang tengah dijalankan. Bahkan untuk sekadar berkoordinasi saja
ada keengganan.
Yang terjadi kemudian di lapangan adalah program yang sudah disusun oleh
pemerintah pusat misalnya, tidak didukung di tingkat pelaksanaannya
di tingkat bawah. Pada akhirnya masyarakatlah yang dirugikan. Hal
sebaliknya bisa juga terjadi, ketika sebuah program dari masyarakat, tidak
mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Padahal program tersebut
sudah dipikirkan azas kemanfaatannya.
Padahal dibenak masyarakat pemerintah mestinya satu visi, masingmasing
pemangku kepentingan bersatu untuk mewujudkan program
yang bermanfaat bagi masyarakat. Tidak ada lagi dikotomi pemerintah
pusat dengan daerah. Kementerian atau lembaga, serta unsur-unsur
pemerintahan yang lain.
149