sentrIs

REFORMASI BIROKRASI dan PERUNDANGAN
Pedoman Sederhana
Amnesti Pajak UMKM
Amnesti Pajak adalah sebuah panggilan bagi seluruh rakyat Indonesia
sebagai Wajib Pajak agar berpartisipasi aktif. Ini merupakan wujud
bakti rakyat pada negeri. Isu bahwa Amnesti Pajak hanya untuk
orang-orang kaya, langsung ditepis oleh Presiden Jokowi, saat memimpin
sosialisasi UU Amnesti Pajak, pada Jumat, 15 Juli 2016. Presiden
memandang penting UMKM untuk ikut program pengampunan pajak ini.
“Saya targetkan minimal 10.000 UMKM ikut program ini dengan tarif 0,5
% dengan omzet Rp 4,8 miliar per tahun,” jelasnya.
Untuk mendorong program Amnesti Pajak bagi pelaku usaha kecil dan
menengah, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM) siap
memfasilitasi pelaku UKM terkait pelaksanaan Amnesti Pajak. Pelaku
UMKM diminta memanfaatkan kesempatan kebijakan Amnesti Pajak
karena waktunya yang terbatas. Ini adalah suatu kesempatan untuk menjadi
warganegara yang taat pajak sekaligus pembuktian rasa kebangsaan dan
cinta tanah air dari seluruh rakyat Indonesia.
Di sisi implementasinya, Kemenkop dan UKM siap membantu dan
menfasilitasi UMKM yang mau mendaftar Amnesti Pajak dengan membuat
pedoman yang sederhana dan implementatif. “Saat ini, kami masih
menunggu dan akan mempelajari Peraturan Menteri Keuangan terkait ini,”
ujar Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga dalam kunjungannya ke
KUD Mina Tani Lamongan dan Koperasi Kareb Bojonegoro (16/7). Adanya
sebuah pedoman sangat penting dan dibutuhkan untuk mensukseskan
program Amnesti Pajak.
Amnesti Pajak bagi UMKM sangat berguna. Selain bisa membersihkan
kekayaannya dan membantu penerimaan negara sekaligus juga
menerbitkan administrasi keuangan mereka. Deputi Bidang Pembiayaan
Kemenkop dan UMKM Braman Setyo menjelaskan Amnesti Pajak untuk
UMKM diperuntukkan ke WP (Wajib Pajak) yang beromzet Rp 4,8 miliar.
Dalam hal ini ada dua skema tarif. Pertama, tarif sebesar 0,5% bagi WP yang
186