sentrIs

KESEJAHTERAAN RAKYAT
Program SEJuTA Rumah
untuk RAKYAT
Masih banyak buruh belum memiliki rumah, padahal kebutuhan
perumahan sangat mendasar. Program Nasional Sejuta Rumah
untuk rakyat adalah langkah awal peningkatan kesejahteraan
buruh. Dalam Nawacita, Jokowi secara jelas menyatakan akan meningkatkan
kualitas hidup rakyat Indonesia. Antara lain dengan membangun hunian
layak bagi buruh. Janji itu ditindaklanjuti lewat Peraturan Pemerintah
Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dalam peraturan pemerintah
ini, kebijakan pengupahan terhadap buruh diarahkan agar buruh dan
keluarganya dapat memenuhi penghidupan yang layak.
Presiden Jokowi melalui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PU Pera) membuat terobosan yang disebut Program Nasional Sejuta
Rumah Rakyat. Rincian jumlah keseluruhan unit rumah dalam program
ini, adalah 603.516 unit rumah untuk kategori masyarakat berpenghasilan
rendah, dan 396.484 unit rumah untuk masyarakat tidak berpenghasilan
rendah.
Program Nasional Sejuta Rumah Rakyat menyediakan rumah subsidi dengan
harga dan cicilan yang sangat terjangkau. Selain bebas PPN, pemerintah
juga memberikan beberapa insentif bagi masyarakat berpenghasilan
rendah. Pertama, uang muka Rumah Rakyat ini hanya 1% dari total harga
per unit. Besaran uang muka lebih rendah dibandingkan dengan uang
muka perumahan komersial yang berkisar 20%-30%. Kedua, bunga Rumah
Rakyat hanya sebesar 5%, sedangkan bunga perumahan komersial berkisar
7,5%. Kemudahan lain adalah tenor pembayaran kredit relatif lama, hingga
20 tahun dengan angsuran sebesar Rp 500.000 – Rp 600.000 per bulan.
Program Sejuta Rumah Rakyat diluncurkan Presiden Jokowi pada 1 Mei
2015 mencakup 34 provinsi. Di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam,
dibangun 5.954 unit rumah tapak, Sumatera Utara 16.305 unit rumah
tapak, dan rumah susun 1.832 unit. Provinsi Sumatera Barat 3.332 unit
rumah tapak, Riau 6.523 unit rumah tapak, Kepulauan Riau 7.721 unit
17