sentrIs

KESEJAHTERAAN RAKYAT
Upah minimum setiap daerah
harus berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak
(KHL) serta memperhatikan produktivitas
pertumbuhan ekonomi.
agar memberikan kepastian kepada para pekerja/ buruh bahwa upah akan
naik setiap tahunnya dan kepastian dunia usaha dalam memprediksi upah
per tahunnya. Formulanya adalah, UMP tahun depan = UMP tahun berjalan
+ (UMP tahun berjalan (inflasi + pertumbuhan ekonomi)).
Pada jumpa pers Paket Kebijakan Ekonomi IV, di Istana Negara 15 Oktober
2015, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mencontohkan UMP di DKI
Jakarta dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi masing-masing 5%.
Maka UMP sekarang Rp 2,7 juta, ditambah Rp 2,7 juta dikali 10%. Artinya
Rp 2,7 juta ditambah Rp 270.000, hasilnya menjadi Rp 2,97 juta.
Sesuai data inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, dari Badan Pusat
Statistik (BPS), 13 dari 28 provinsi di Indonesia sudah mengikuti sistem
formula PP pengupahan. Hasilnya, kenaikan upah minimum provinsi
(UMP) tahun 2016 mencapai 11,5 persen. Berbeda dengan 15 provinsi yang
belum mengikuti, kenaikan upah minimum di daerah tersebut relatif kecil,
berkisar 6-7 persen.
Pada Oktober 2015, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyampaikan,
selain upah buruh yang akan naik secara signifikan setiap tahunnya, terdapat
keuntungan yang didapat buruh terkait PP Pengupahan. Didalamnya diatur
mengenai pendapatan non upah seperti bonus, Tunjangan Hari Raya (THR),
uang service dan lain-lain yang menjadi hak buruh. Terkait ketidakhadiran,
buruh yang berhalangan pun, baik karena sakit atau menjalankan tugas
serikat pekerja, perusaahan tetap berkewajiban membayar sesuai upah
yang biasa diterima.
Disebutkan pada PP Pengupahan, perusahaan wajib menerapkan,
pengupahan yang mempertimbangkan masa kerja, golongan atau pun
jabatan, pendidikan, prestasi dan lain-lain, sehingga upah buruh dapat adil,
proposional, dan layak.
20