sentrIs

REFORMASI BIROKRASI dan PERUNDANGAN
Hal-hal Penting
Memahami tAx Amnesty
Pada dasarnya pengampunan pajak yang dicanangkan Presiden
Jokowi adalah penghapusan pajak dengan cara mengungkap harta
yang belum dilapor di SPT PPh dan membayar uang tebusan. Reaksi
positif setelah Tax Amnesty (TA) disetujui DPR cukup menggembirakan,
antara lain terlihat dari Index Harga Saham Gabungan (IHSG) yang
merespon positif. Bagi masyarakat luas mungkin masih banyak pemahaman
yang belum utuh tentang pengampunan pajak yang dilakukan pemerintahan
Presiden Jokowi. Pada dasarnya pengampunan pajak adalah penghapusan
pajak dengan cara mengungkap harta yang belum dilapor di SPT PPh dan
membayar Uang Tebusan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan.
Tidak semua orang bisa otomatis mengikuti A. Wajib Pajak (WP) yang tidak
boleh mengikuti TA adalah WP yang sedang dalam penyidikan dan berkas
penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, WP dalam proses
peradilan, atau yang tengah menjalani hukuman pidana atas tindak pidana
perpajakan. Selain batasan di atas, WP lain bisa mengikuti TA sesuai tujuan
yang dicanangkan Presiden untuk mempercepat proses pembangunan guna
mensejahterakan rakyat.
Tarif untuk TA dibedakan menjadi beberapa kategori sebagaimana
tercantum dalam Undang-undang TA. Tarif untuk harta di dalam negeri
atau di luar negeri yang dialihkan ke Indonesia atau biasa disebut repatriasi
adalah 2% untuk periode 3 bulan pertama, 3% untuk periode 3 bulan kedua
dan 5% untuk periode 3 bulan ketiga. Sedangkan untuk tarif harta di luar
negeri yang tidak dialihkan 4% untuk periode 3 bulan pertama, 6% untuk
periode bulan kedua dan 10% untuk periode 3 bulan ketiga.
Untuk wajib pajak UMKM dengan omset kurang dari Rp 5 miliar berlaku
ketentuan tarif 0.5% bagi yang mengungkapkan nilai harta sampai dengan
Rp 10 miliar dan 2% bagi yang mengungkapkan lebih dari Rp 10 miliar.
Sedangkan rumusan uang tebusan adalah sama dengan (Tarif x Nilai)
180