sentrIs

REFORMASI BIROKRASI dan PERUNDANGAN
E-Government Wujud
Reformasi Birokrasi
Reformasi birokrasi terus berproses, dari Pemda DKI sampai Desa
Panggungharjo, Bantul, DIY. Langkah awal dari cita-cita besar
Presiden Jokowi untuk kebangkitan bangsa di era digital. Presiden
Jokowi mengatakan untuk mewujudkan pemerintah yang terbuka, bukan
hanya butuh perubahan karakter, mentalitas atau perubahan pola pikir di
kalangan birokrasi pemerintahan dan badan-badan publik. Justru yang
utama butuh reformasi sistem dan pola kerja. Terutama dengan menerapkan
sistem pemerintahan elektronik atau e-government mulai dari e-budgeting,
e-procurement, e-audit, e-catalog, sampai cash flow management system. Hal
ini disampaikan Presiden Joko Widodo pada Penganugerahan Keterbukaan
Informasi Publik akhir tahun 2015. Dalam sistem pemerintahan elektronik,
rakyat akan bisa mengakses dokumen-dokumen pemerintah dan semua hal
bisa dilihat secara transparan, termasuk soal anggaran publik.
E-government yang berbasis penggunaan informasi dan teknologi
komunikasi pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses
layanan dari lembaga pemerintah kepada warga masyarakat melalui sistem
layanan online. Manfaat langsung dari layanan online adalah pemangkasan
biaya dan waktu serta meminimalisir kemungkinan terjadinya praktik
korupsi dalam pelayanan publik yang dilakukan pemerintah. Dalam skala
desa, sistem pelayanan masyarakat dengan platform e-government telah
dirintis Desa Panggungharjo melalui Sistem Pelayanan Masyarakat Desa
(Sipemdes).
E-government berbasis penggunaan
informasi dan teknologi komunikasi bertujuan
meningkatkan kualitas layanan lembaga
pemerintah kepada masyarakat
melalui layanan online.
131