sentrIs

KESEJAHTERAAN RAKYAT
Kartu Asistensi Sosial bagi Penderita Disabilitas Berat (APSDB). Hal
ini ditujukan pada kaum disabilitas yang tidak dapat disembuhkan dan
membutuhkan pertolongan orang lain sepanjang hidupnya.
Program perlindungan sosial Presiden Jokowi ini menyempurnakan
sekaligus memberikan aspek praktis bagi pelaksanaan Sistem Jaminan
Sosial Nasional – yang telah digagas sejak zaman Presiden Abdurrahman
Wahid di tahun 2000 dan disahkan di masa kepemimpinan Presiden
Megawati Soekarnoputri tepatnya melalui pengesahan Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pada
tanggal 19 Oktober 2004.
Pembiayaan terhadap program perlindungan sosial ini dimungkinkan
setelah Presiden Jokowi melakukan realokasi dana subsidi BBM sebesar
Rp 211,3 triliun yang tadinya digunakan untuk menekan harga BBM agar
tetap murah di awal pemerintahannya. Pada awalnya, realokasi ini memang
terasa memberatkan yang ditandai dengan kenaikan harga BBM. Namun
dengan adanya realokasi anggaran, pemerintah justru bisa memberikan
manfaat jangka panjang melalui program perlindungan sosial.
Lebih dari itu, realokasi subsidi telah memungkinkan pemerintah untuk
melakukan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Dengan
berkembangnya infrastruktur, daya saing nasional diharapkan akan semakin
meningkat. Sehingga akan menarik lebih banyak investasi dan merangsang
pertumbuhan industri, menciptakan lapangan kerja serta mendorong
produktivitas nasional. Selanjutnya, pendapatan negara akan meningkat,
sehingga akan memberikan kemakmuran bagi seluruh masyarakat.
Bagi pemerintahan Jokowi-JK, perlindungan sosial adalah bagian dari
fondasi besar untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat. Fondasi besar
lainnya, adalah meningkatkan produktivitas dan meningkatkan daya saing.
Ketiga fondasi ini saling mengisi untuk mewujudkan tujuan pembangunan
nasional, yaitu masyarakat yang adil dan makmur.
Dalam pendekatan ini, sejak awal masa pembangunan, peningkatan kualitas
hidup rakyat harus sudah menjadi kebijakan yang harus dijalankan. Bukan
sesuatu yang diwujudkan di kemudian hari, setelah pembangunan fisik,
seperti infrastruktur dan industri telah diselesaikan. Ini membedakannya
dengan pendekatan trickle down effect atau “efek tetesan ke bawah” yang
5