sentrIs

REFORMASI BIROKRASI dan PERUNDANGAN
Besaran pengurangan
pajak penghasilan badan sebagaimana
dimaksud diberikan paling banyak
sebesar 50% untuk industri pionir.
tambahan penghasilan tersebut dikenakan pajak dan sanksi sesuai UU dan
peraturan perpajakan.
Di sisi lain, dengan pertimbangan untuk meningkatkan kelancaran
pelaksanaan pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan
Badan, Kementerian Keuangan juga melakukan perubahan mengenai
pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan Badan. Perubahan
ini adalah mengganti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 159/
PMK.010/2015 dengan PMK Nomor: 103/PMK.010/2016. Langkah ini
merupakan sebuah terobosan tersendiri dari Kementerian Keuangan di
luar program TA.
Dalam PMK Nomor: 103/PMK.010/2016 yang ditandatangani Menteri
Keuangan Bambang Brodjonegoro pada 27 Juni 2016 diatur perihal diskon
atau pengurangan pajak. Disebutkan bahwa WP yang dapat diberikan
fasilitas pengurangan pajak penghasilan Badan adalah yang memenuhi
sejumlah kriteria. Antara lain: (a) Merupakan WP baru, (b). Merupakan
Industri Pionir, (c). Mempunyai rencana penanaman modal baru yang
telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang paling sedikit Rp
1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah).
Kriteria selanjutnya yang harus dipenuhi adalah (d). Menyampaikan
surat pernyataan kesanggupan untuk menempatkan dana di perbankan
di Indonesia paling sedikit 10% dari total rencana penanaman modal, dan
(e). Berstatus badan hukum Indonesia yang pengesahannya ditetapkan
sejak atau setelah tanggal 15 Agustus 2011. Itulah sejumlah kriteria untuk
mendapatkan diskon atau pengurangan pajak.
Besaran pengurangan pajak penghasilan badan sebagaimana dimaksud
diberikan paling banyak sebesar 50% untuk industri pionir dengan nilai
rencana penanaman modal baru paling sedikit sebesar Rp. 500.000.000.000
184