sentrIs

REFORMASI BIROKRASI dan PERUNDANGAN
Model Pelayanan Publik
dari KABUPAten Batang
Pelayanan publik adalah modal dalam upaya mereformasi birokrasi.
Melalui butir ke dua dan ke empat Nawacita, peningkatan kualitas
layanan publik akan menjadi gerakan nasional. Presiden Jokowi
telah menginstruksikan untuk membentuk tim khusus dalam rangka
meningkatkan pelayanan publik dan menghilangkan praktik-praktik yang
menghambat proses pelayanan itu. Peningkatan pelayanan publik memiliki
potensi untuk memulihkan dan meningkatkan kepercayaan publik pada
layanan birokrasi pemerintah, mulai dari tingkat kelurahan sampai provinsi.
Presiden Jokowi pun melakukan tindakan nyata untuk meningkatkan
efektivitas layanan pemerintah, terutama dalam urusan perizinan.
Di tingkat kabupaten, Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo dalam acara
diskusi publik “Diseminasi Hasil Evaluasi Eksternal Unit Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik (UPKP2)” 29 April 2016, menegaskan pelayanan
publik yang dirintis Kabupaten Batang harus terus ditingkatkan. Melalui
pelayanan publik yang baik akan bisa menegakkan kedaulatan rakyat dalam
sistem pemerintahan yang demokratis. Kabupaten Batang telah merintis
UPKP2 sejak tahun 2012 dengan melibatkan masyarakat sipil dari berbagai
organisasi. Pemerintah daerah bersama masyarakat sipil bersinergi untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Peningkatan pelayanan publik di lokasi-lokasi layanan publik seperti rumah
sakit sangat penting karena kerap terjadi kasus yang menimpa masyarakat
Peningkatan pelayanan publik di lokasi-lokasi
layanan publik seperti rumah sakit sangat penting
karena kerap terjadi kasus yang menimpa
masyarakat kecil yang dikecewakan atau dilanggar
hak-haknya.
151