sentrIs

REFORMASI BIROKRASI dan PERUNDANGAN
Perda dan Bantuan Bagi
Penyandang dISABIlitas
Upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sedang
berlangsung di sejumlah pemerintah daerah melalui berbagai
cara dan dinamika. Pada tataran yuridis formal, langkah awal
untuk pemenuhan hak asasi penyandang disabilitas harus dimulai dari
adanya Peraturan Daerah (Perda) yang menjamin pemenuhan hak asasi
penyandang disabilitas. Secara formal Indonesia sudah memiliki sejumlah
peraturan terkait hak-hak penyandang disabilitas. Mulai dari UU No. 6
Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, UU No. 4 Tahun
1997 tentang Penyandang Cacat sampai UU No. 19 Tahun 2011 tentang Hak
Penyandang Disabilitas sebagai ratifikasi Konvensi PBB mengenai Hak
Penyandang Disabilitas (CRPD) yang disahkan DPR RI November 2011.
Ini masih ditambah berbagai perundangan dan peraturan lain yang terkait,
seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan UU
No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Di
bidang pendidikan, ada UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Dengan adanya semua
undang-undang tersebut di atas, Perda disabilitas hanya membutuhkan
perintah dari semua kepala pemerintahan daerah di 33 provinsi untuk
diwujudkan. Proses penyusunan Perda Disabilitas Daerah Istimewa
Yogyakarta adalah salah satu contoh pembelajaran yang menarik.
Perda disabilitas DIY adalah sebuah fenomena yang memperlihatkan
bagaimana beragam unsur masyarakat berhasil menyatukan satu semangat
kebersamaan dalam memperjuangkan hak penyandang disabilitas. Perda
disabilitas DIY no 11 tahun 2012 proses penyusunannya melibatkan
organisasi disabilitas, instansi pemerintah, dan akademisi. Akademisi yang
terlibat dari UIN Sunan Kalijaga bertugas melakukan penyusunan draft
akademik. Sementara SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terdiri dari
Dinas Sosial sebagai leading sector, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan,
Dinas Pekerjaan Umum (PU), Biro Hukum Pemda dan Dinas Jaminan
Kesehatan Sosial (Jamkesos).
134