sentrIs

REFORMASI BIROKRASI dan PERUNDANGAN
makin sengit. Karena itu, produktivitas dan etos kerja mesti didorong.
Bukan hanya itu, aturan yang menghambat pun mesti dibuat tidak rumit.
Dengan 42 ribu jenis peraturan, Presiden tidak melihat manfaat dari
pembuatan puluhan ribu regulasi tersebut. “Itu menjerat kita sendiri,
membuat kita tak lincah dan cepat,” kata Jokowi. Itulah sebabnya, pada
Senin (13/6/2016), melalui Menteri Dalam Negeri telah dibatalkan 3.143
peraturan daerah yang bermasalah. “Saya tegaskan bahwa pembatalan ini
untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang besar, yang toleran dan
memiliki daya saing,” lanjut Jokowi.
Setelah perda bermasalah tersebut dibatalkan, maka gubernur, bupati dan
wali kota serta anggota dan pimpinan DPRD hendaknya membuat aturan
yang mendorong pembangunan daerah dan bukan malah sebaliknya.
148