sentrIs

REFORMASI BIROKRASI dan PERUNDANGAN
Mempercepat Program
Reformasi Regulasi
Prioritas penting untuk mempercepat proses reformasi regulasi
adalah mencabut langsung Perda atau regulasi lain yang bermasalah.
Reformasi regulasi merupakan program prioritas dalam Rencana
Kerja Pemerintah 2017 dan akan dilakukan oleh seluruh kementerian
dan lembaga secara mandiri. Presiden Jokowi memprioritaskan program
ini karena percepatan pembangunan selama ini kerap terkendala
oleh bermacam regulasi yang tidak efisien dan efektif. Bahkan banyak
regulasi yang sebenarnya tidak diperlukan. Presiden Joko Widodo telah
mendaulat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadi salah satu
kementerian/lembaga sebagai percontohan program Satu Data.
Langkah-langkah proses pelaksanaan reformasi regulasi dilakukan mulai
dari tahap simplifikasi. Urutan prosesnya dimulai dengan inventarisasi,
lalu identifikasi, analisis, dan rekomendasi. Dari proses ini akan terlihat
apakah sebuah peraturan bisa tetap dipertahankan atau diharmonisasi
atau justru harus langsung dicabut. Rekomendasi juga bisa mencakup
usulan untuk pembuatan regulasi baru jika dibutuhkan. Sebagai ilustrasi,
proses penyusunan sebuah Perda yang ideal terjadi dalam penyusunan
Perda Disabilitas Kota Yogyakarta. Perda Disabilitas Yogya adalah sebuah
fenomena yang memperlihatkan bagaimana beragam unsur masyarakat
berhasil menyatukan semangat kebersamaan dalam memperjuangkan hak
penyandang disabilitas.
Perda Disabilitas DIY no 11 tahun 2012 proses penyusunannya melibatkan
organisasi disabilitas, instansi pemerintah, dan akademisi. Akademisi yang
terlibat dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang bertugas melakukan
penyusunan draft akademik. Sementara SKPD (Satuan Kerja Perangkat
Daerah) terdiri dari Dinas Sosial sebagai leading sector, Dinas Kesehatan,
Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Biro Hukum Pemda
dan Dinas Jaminan Kesehatan Sosial (Jamkesos). Proses lahirnya perda
disabilitas DIY menurut sejumlah Organisasi Penyandang Disabilitas
144