sentrIs

KESEJAHTERAAN RAKYAT
PP No. 78/2015
Mengakomodasi
PeningKATKAN UMP
PP Pengupahan mempunyai niat mengakomodasi kepentingan buruh
dan pengusaha. Besarnya upah ditentukan oleh variabel angka inflasi
dan pertumbuhan ekonomi. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78
Tahun 2015 tentang pengupahan, yang ditandatangani Presiden Jokowi,
23 Oktober 2015, berniat mengakomodasi buruh dan memudahkan para
pelaku usaha merencanakan bisnisnya. Formula baru sistem pengupahan,
struktur skala upah yang proporsional, perlindungan hak-hak pekerja
dan sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak membayarkan upah
menjadi substansi penting didalamnya.
PP Nomor 78 Tahun 2015, merupakan penjabaran dari Pasal 97 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Didalamnya
diatur penggunaan variabel angka inflasi nasional dan pertumbuhan
ekonomi nasional, sebagai variabel utama perhitungan kenaikan upah
minimum. Pada pasal 43, Bab V mengenai upah minimum, dijelaskan
upah minimum setiap daerah harus berdasarakan Kebutuhan Hidup Layak
(KHL) serta memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Yang dimaksud dengan KHL adalah standar kebutuhan seorang pekerja/
buruh lajang secara fisik untuk menopang keperluan selama satu bulan.
Substansi yang menjadi perhatian publik pada PP Pengupahan, adalah
formula kenaikan upah minimum. Ini membuat kenaikan upah minimum
setiap tahunnya menjadi baku, dengan persentase kenaikan upah minimum
dihitung dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi setiap daerah. Dimana
formula ini, diberlakukan untuk upah minimum provinsi, kota maupun
kabupaten.
Melalui Paket Kebijakan Ekonomi IV, pemerintahan Presiden Jokowi
mengeluarkan formula yang tertuang pada PP Pengupahan tersebut, tujuannya
19