sentrIs

REFORMASI BIROKRASI dan PERUNDANGAN
kecil yang dikecewakan atau dilanggar hak-haknya. Untuk mengantisipasi
kejadian semacam itu, pemerintah Kabupaten Batang tengah merintis
adanya pos pengaduan langsung di rumah sakit umum pemerintah dengan
melibatkan berbagai unsur masyarakat sebagai petugas pos pengaduan,
termasuk anggota DPRD Kabupateng Batang.
Hasil evaluasi eksternal terhadap UPKP2 yang dilakukan tenaga ahli
utama Kantor Staf Presiden, Wandy Tuturoong, dikatakan bahwa di luar
soal pelayanan publik, hal yang perlu menjadi perhatian di UPKP2 adalah
terbatasnya kemampuan kelembagaan ini untuk menangani berbagai
isu di bidang pengadaan barang dan jasa. Fakta lain dalam hasil evaluasi
adalah masih lemahnya budaya melayani yang seharusnya menjadi ruh
atau spirit dalam diri orang yang bekerja sebagai penyelenggara pelayanan.
Ini mengakibatkan kualitas pelayanan menjadi kurang karena tidak
berorientasi kepada masyarakat. Petugas hanya sekadar menjalankan fungsi
dan tugas semata.
Presiden Jokowi dalam Nawacita butir ke dua dengan jelas dan tegas
bertekad untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,
demokratis dan terpercaya. Peningkatan kualitas pelayanan publik adalah
langkah pertama yang mendasar dalam mewujudkan terciptanya tata kelola
pemerintahan yang tertulis dalam butir ke dua Nawacita tersebut. Terkait
dengan hal itu, langkah lain yang harus dilakukan secara bersamaan adalah
pelaksanaan butir ke empat Nawacita, yaitu melakukan reformasi dalam
sistem dan penegakan hukum yang harus bebas korupsi, bermartabat, dan
terpercaya.
Melalui pelaksanaan butir ke dua dan ke empat Nawacita, upaya
peningkatan kualitas layanan publik akan menjadi sebuah gerakan nasional
terpadu di berbagai tingkat pemerintahan. Kerangka Nawacita membingkai
keutuhan inisiatif dari berbagai daerah untuk bersama-sama memajukan
dan menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bebas korupsi.
152