sentrIs

REFORMASI BIROKRASI dan PERUNDANGAN
Penguatan dan perluasan basis data pajak
melalui RUU ini semestinya didukung berbagai pihak
agar reformasi perpajakan untuk kesejahteraan
masyarakat berjalan efektif.
administrasi yang lebih sederhana serta adanya kepastian hukum bagi
pembayar pajak. Revisi terhadap UU KUP menjadi penting agar terjadi
kesetaraan hak-hak bagi setiap pembayar pajak.
Berbagai program reformasi pajak ini, akan sejalan dengan program lain
yang juga masuk dalam ranah reformasi birokrasi seperti penerapan Single
Identification Number (SIN). Penerapan SIN akan memberikan dampak
positif yang luas dan menyentuh ke berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Melalui SIN, semua data perorangan akan terangkum dalam satu nomor
identifikasi. SIN akan mempermudah pemerintah dalam mengelola
pembayar pajak hingga menyalurkan program-program sosial secara tepat
sasaran.
Untuk melengkapi upaya reformasi perpajakan, pemerintah telah
mengintrodusir gagasan pembentukan badan otonom yang akan mengurusi
penerimaan perpajakan, sehingga basis data yang telah dimiliki dapat
dikelola dengan baik. Badan otonom penerimaan pajak harus memiliki
kemandirian yang cukup sehingga bisa menentukan program yang tepat
sasaran dan kelayakan sumber daya manusia yang dibutuhkan.
Pembentukan badan otonom akan memberikan dampak positif seperti
meningkatnya kepercayaaan pembayar pajak melalui berbagai pelayanan
yang diberikan secara profesional, akuntabel, dan transparan.
Dorongan kuat dari Presiden Jokowi kepada legislatif untuk segera
mengesahkan RUU Pengampunan Pajak merupakan tindakan yang akan
dinikmati masyarakat dalam waktu panjang. Penguatan dan perluasan
basis data pajak melalui RUU ini merupakan langkah awal yang semestinya
didukung berbagai pihak agar reformasi perpajakan untuk kesejahteraan
masyarakat dapat berjalan efektif.
172