sentrIs

infrastruktur Rp 290 triliun dan tahun 2016 sebesar Rp 313,5 triliun. 17
Di tengah perlambatan ekonomi dunia yang berimbas pada ekonomi
nasional, pemerintah (negara) juga hadir untuk melindungi dan membantu
pekerja dan pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui
Paket Ekonomi IV, ditetapkan kebijakan sistem pengupahan dengan sistem
formula untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK). 18 Formula
upah minimum, yang diawali dari survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) ini
mengacu pada acuan baku penetapan nilai upah minimum yang ditetapkan
berdasarkan KHL dengan memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan
ekonomi.
Dengan formula perhitungan upah minimum ini maka proses penetapan
upah minimum akan berjalan sederhana, adil dan terproyeksi yang berpihak
kepada tenaga kerja. Selain itu masih ditambah program pembangunan
rumah dan rumah susun untuk buruh, dan kebijakan pembiayaan
perumahan yang murah.
Sementara untuk memberi kemudahan pada akses permodalan bagi
pelaku UMKM, kebijakan yang diambil Presiden Jokowi adalah dengan
menurunkan tingkat bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 22% menjadi
12%, dan sejak 1 Januari 2016 menjadi 9%. Kebijakan ini sangat penting di
tengah pelambatan ekonomi mengingat sektor UMKM mampu menyerap
94% tenaga kerja di Indomesia dan kontribusinya yang besar terhadap
Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 59%.
Presiden Jokowi juga selalu menekankan pentingnya menaikkan peringkat
Ease of Doing Business (EODB) dengan melakukan sejumlah perbaikan,
baik dari aspek peraturan maupun prosedur perizinan dan biaya, agar
peringkat kemudahan berusaha di Indonesia, terutama bagi pelaku UMKM.
Sejumlah perbaikan ini dituangkan dalam Paket Kebijakan Ekonomi XII,
yang bisa dianggap kelanjutan dari paket kebijakan sebelumnya tentang
deregulasi ekonomi di Indonesia. 19
17 Disampaikan Presiden Jokowi dalam nota keuangan 2016 di depan para anggota DPR/MPR dan DPD di Gedung
Parlemen, Senayan, Jakarta. Pada 2016 pemerintah akan fokus pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Pemerintah mengalokasikan 20% anggaran APBN 2016 untuk pendidikan, infrastruktur sebesar 8%, dan 5% untuk
kesehatan. Lihat, http://finance.detik.com /read/2015/08/14//anggaran-infrastruktur-2016-capai-rp-313-
18 Lihat, Kebijakan Paket Ekonomi IV dalam http://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/publikasi/paketkebijakan
19 http://www.bappenas.go.id//paket-kebijakan-xii-pemerintah-pangkas-izin-prosedur-waktu-dan-biaya-untuk-kemudahan-berusaha-di-indonesia/
xx