sentrIs

REFORMASI BIROKRASI dan PERUNDANGAN
Pemerintah Daerah
Harus AntISIPAtif
Presiden Jokowi meminta pemerintah daerah agar jangan lagi Jakarta
Sentris tapi harus Indonesia Sentris. “Kita tidak ingin semua diatur
dan diselesaikan oleh pemerintah pusat,” tegas Presiden. Berpikir
dan bertindak sentralistik sudah bukan zamannya lagi. Sudah tidak tepat
lagi mempertahankan pola lama yang Jakarta Sentris. Presiden sebagai
kepala pemerintahan memiliki wilayah untuk menangani penyelenggaraan
urusan pemerintahan umum sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun
2014. Kewenangan yang diberikan kepada Presiden melalui UU No 23 tahun
2014 meliputi sejumlah hal. Salah satunya urusan penguatan wawasan
kebangsaan dan ketahanan nasional, lalu urusan peningkatan persatuan
dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku,
umat beragama, ras, dan golongan lainnya.
Selain itu, kewenangan Presiden juga meliputi urusan penanganan konflik
sosial dan pengembangan kehidupan demokrasi. “Indonesia adalah negara
kesatuan yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke sehingga
diperlukan alat pengikat persatuan dalam semangat demokrasi dan
kebhinekaan,” tegas Presiden Jokowi dalam kesempatan Rapat Terbatas
(Ratas) tentang urusan pemerintahan umum (30 Mei 2016). Dalam kaitan
dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan, hal ini sangat mendasar
sebagai acuan bagi para penyelenggara birokrasi pemerintah daerah.
Secara tegas dan jelas Presiden meminta agar pemerintah daerah tidak
bersikap tergantung pada pusat lagi. “Kita tidak ingin semua diatur dan
diselesaikan oleh pemerintah pusat. Tidak semua hal harus dilempar ke
Jakarta,” ujar Presiden. Dengan kebijakan otonomi daerah seharusnya
memang tidak lagi ada pola sentralistik di kepala para pemimpin daerah.
Urusan pemerintah pusat sudah jelas tercantum dalam UU No. 23 Tahun
2014. Hanya untuk persoalan-persoalan sebagaimana diatur oleh UU itulah
pemerintah daerah menyerahkannya pada pemerintah pusat.
138