sentrIs

REFORMASI BIROKRASI dan PERUNDANGAN
Melalui tata kelola pemerintahan terbuka ini, partisipasi rakyat dalam
proses pengambilan kebijakan dan pengawasan publik akan tumbuh.
Jika ini dilakukan, tingkat kepercayaan publik dan legitimasi pemerintah
diharapkan akan naik.
Sebuah langkah maju telah diayunkan oleh kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) telah meresmikan
pusat pengembangan e-government pada 2/3/2016. Pusat pengembangan
ini bertujuan agar pemerintah dapat menjalankan peran secara efektif dan
efisien.
Sementara 20/5/ 2016, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meluncurkan
sistem Perda Elektronik. Menurut Mendagri, Perda Elektronik merupakan
sistem konsultasi seluruh produk hukum daerah yang berbasis elektronik.
Tujuannya untuk mewujudkan produk hukum daerah yang berkualitas,
akuntabel, dan transparan, aspiratif, komunikatif, efisien, efektif, dan
implementatif.
Produk hukum daerah berbasis elektronik ini mempunyai beberapa
manfaat. Pertama, sebagai wujud pembinaan intensif Kementerian Dalam
Negeri kepada pemerintah daerah tanpa batasan ruang dan waktu. Kedua,
untuk meregister rancangan peraturan daerah berbasis elektronik. Ketiga,
membuka ruang publik untuk mengkritisi setiap kebijakan penyelenggaraan
pemerintah daerah dan mewujudkan transparansi kebijakan pemerintah
daerah.
Sementara itu di sektor swasta, kehadiran internet telah mengubah
total lanskap ekonomi dan bisnis. Melalui jaringan internet, mata rantai
Penggunaan e-government atau
pemanfaatan internet untuk
memberikan pelayanan dan informasi
pemerintah kepada warganegaranya
pada akhirnya adalah sebuah
keniscayaan.
129