sentrIs

REFORMASI BIROKRASI dan PERUNDANGAN
Amnesti Pajak adalah tanggungjawab
bersama seluruh unsur masyarakat, termasuk UMKM
yang ingin membuktikan rasa kebangsaan dan
berkontribusi pada bangsa dan negara.
mendeklarasikan harta sampai Rp 10 miliar dengan melampirkan surat
pernyataan omzet. Kedua, sebesar 2% bagi WP yang mengungkapkan harta
lebih dari Rp 10 miliar dengan melampirkan surat pernyataan omzet.
Tarif tebusan untuk UMKM tak ada tahapan waktu, berlaku sejak 1 Juli
awal sampai berakhirnya Amnesti Pajak pada 31 Maret 2017. “Karena itu
kami berharap pelaku UKM bisa memanfaatkan masa waktu berlakunya
tax amnesty,” tambah Baman Setyo. Menteri Keuangan, Bambang
Brodjonegoro menyampaikan saat ini ada 600.000 ribu WP UMKM yang
terdaftar. UMKM ini adalah yang memiliki omzet kurang dari Rp. 4,8 miliar
dalam setahun. “Banyak UMKM yang pembukuannya tercecer atau tidak
rapi, atau belum bayar pajak. Bila ikut Amnesti Pajak maka pajak yang lalu
tidak diutak atik,” jelas Bambang. Pajak mulai 2015 ke belakang tidak akan
diutak-atik lagi oleh Ditjen Pajak.
Salah satu yang masih menjadi kelemahan UMKM pada umumnya adalah
adminstrasi, keuangan dan manajemen yang masih belum profesional.
Banyak UMKM berpotensi maju dan mampu bersaing dalam hal kualitas
produk-produknya, namun karena administrasi keuangan dan manajemen
yang tidak baik akhirnya menjadi tak berkembang. Kurangnya sumber
daya manusia dari kalangan profesional di kancah UMKM juga menjadi
persoalan tersendiri yang harus dicarikan solusinya.
Amnesti Pajak adalah program yang berpotensi besar untuk memicu
perubahan di kalangan UMKM. Amnesti Pajak adalah tanggungjawab
bersama seluruh unsur masyarakat, termasuk UMKM yang ingin
membuktikan rasa kebangsaan dan memberikan kontribusinya pada
bangsa dan negara demi tercapainya kesejahteraan bersama. Namun untuk
itu, pertama-tama harus segara ada pedoman pelaksanaan dari Kemenkop
dan UMKM yang akan memudahkan UMKM untuk berpartisipasi dalam
program Amnesti Pajak.
187