sentrIs

REFORMASI BIROKRASI dan PERUNDANGAN
Cabut Peraturan
Yang Menjerat
Untuk bisa bersaing dalam percaturan regional dan global,
pemerintah mencabut perda-perda bermasalah lantaran isinya
sebagian besar menghambat investasi.
Ketika membuka Konferensi Nasional Forum Rektor Indonesia ke-18 di
Yogyakarta, 29 Januari 2016, Presiden Joko Widodo berbicara tentang
peraturan daerah (perda) bermasalah. Hal yang sama diutarakan ketika
memberi pengarahan pada pejabat Eselon II kementerian dan lembaga di
Jakarta, Selasa 7 Juni 2016.
Dari penjelasan Presiden kita tahu, perda tersebut bermasalah karena isinya
mengandung salah satu atau gabungan dari hal berikut: bertentangan
dengan undang-undang, menghambat perizinan, menghambat kemudahan
berusaha, menghambat pertumbuhan ekonomi, memperpanjang jalur
birokrasi, dan membebankan beragam tarif pada masyarakat.
Dalam hal bertentangan dengan undang-undang, artinya, perda-perda
tersebut tidak selaras dengan peraturan di atasnya. Seperti kita ketahui,
produk undang-undang dan peraturan mengikuti hirarki yang sudah baku.
Dimana Undang Undang Dasar memayungi seluruh peraturan. Di bawah
UUD adalah Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.
Hirarki ini seharusnya menjadi pedoman penyusunan undang-undang dan
peraturan. Kalau diabaikan, yang terjadi adalah peraturan daerah yang lebih
rendah akan mengalahkan undang-undang dan peraturan pemerintah.
Akibatnya bisa timbul ketidakpastian hukum dan ketidakpatuhan aparat.
Kriteria lain Perda yang bermasalah adalah ketika isinya dianggap
menghambat kegiatan investasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah.
Misalnya pemberian izin memulai usaha yang lama karena ada banyak
persyaratan.
146