Manajemen_Pengaduan_Masyarakat_Dalam_Pelayanan_Publik

tersebut diharapkan dapat lebih memperkuat landasan dalam memberikan jaminanpelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat.Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenanganmengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakanpenyelenggara negara maupun pemerintah. Termasuk di sini pelayanan publik yangdiselenggarakan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badanhukum milik negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugasmenyelenggarakan pelayanan publik tertentu, yang sebagian atau seluruh dananyabersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah. Sebagai lembaga, Ombudsman bersifatindependen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang mengandung azaskebenaran, keadilan, non diskriminasi, tidak memihak, akuntabilitas, transparansi,keseimbangan dan kerahasiaan. Terkait dengan kelengkapan organisasi, sejak awal2010 Ombudsman telah memiliki perangkat Sekretariat Jenderal yang dipimpin olehSekretaris Jenderal Ombudsman RI berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 71/MTahun 2010 pada tanggal 21 Januari 2010. Struktur organisasi SekretariatOmbudsman RI kemudian berkembang dengan dilantiknya pejabat struktural eselon2 dan 3 untuk mendukung kegiatan administrasi Ombudsman Rl. Perkembangan initak lepas dari banyaknya kebutuhan Ombudsman yang mendesak untuk dikerjakan,salah satunya mandat UU Pelayanan Publik yang mewajibkan Ombudsmanmembentuk kantor perwakilan di tiap propinsi dalam waktu 3 (tiga) tahun sejakdisahkannya UU Pelayanan Publik. Pada tahun 2010 Ombudsman telah membentuk3 (tiga) kantor perwakilan yaitu: Kantor Perwakilan Ombudsman Wilayah PropinsiJawa Barat, di Bandung; Kantor Perwakilan Ombudsman Wilayah Propinsi JawaTimur, di Surabaya; dan Kantor Perwakilan Ombudsman Wilayah PropinsiKalimantan Selatan, di Banjarmasin. Keberadaan ini jelas memberikan buktikomitmen pemerintah Indonesia untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik.Namun demikian, upaya-upaya tersebut masih membutuhkan kesungguhandan kerjasama yang terus-menerus dalam rangka meningkatkan pelayanan publikkhususnya di tingkat implementasinya. Kondisi ini terkait dengan Infrastruktur dansumber daya yang mencukupi sering disebut sebagai modal utama dalampemberian pelayanan publik yang baik di tingkat kabupaten/kota. Meskipundemikian, yang sama pentingnya, dan mungkin yang lebih menantang adalahkerangka kelembagaan bagi pelayanan publik. Di Indonesia, keterbatasan26