Manajemen_Pengaduan_Masyarakat_Dalam_Pelayanan_Publik

1.3 TUJUAN KEGIATANPenerapan tatakelola pemerintahan yang baik diharapkan terwujud dalampemerintahan yang bersih dan bebas KKN, pelayanan publik yang berkualitas, dankapasitas dan akuntabilitas kinerja bikrokrasi yang tinggi. Ketiganya merupakanprasyarat keberhasilan pembangunan. Tanpa pemerintahan yang bersih akan sulitdicapai pengelolaan sumber daya pembangunan secara akuntabel, yang akanberakibat langsung pada menurunnya kualitas pelayanan publik, sertamenghilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Melaluipenyelenggaraan pemerintahan yang bersih, keadilan dan kepentingan masyarakatluas dapat dijaga, martabat dan integritas bangsa di mata dunia ditingkatkan, danakhirnya makin meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap penyelenggarapemerintahan dan pembangunan.Pelayanan publik juga merupakan hal yang penting karena kewajiban utamapemerintah di setiap negara adalah memberikan pelayanan yang berkualitas kepadamasyarakatnya agar dapat hidup lebih aman, nyaman dan sejahtera. Kewajiban iniharus dipenuhi oleh pemerintah karena rakyat, sebagai pemegang kedaulatan, telahmenguasakan kewenangannya kepada pemerintah untuk menguasai dan mengolahsumber daya pembangunan. Di dalam RPJMN 2010-2014 telah ditetapkan FokusPrioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Untuk itu, beberapa kebijakannasional baru akan ditetapkan dan kebijakan lainnya yang telah ada akandisempurnakan antara lain adalah kebijakan di bidang pengaduan masyarakat.Kajian ini, hasil-hasilnya dimaksudkan untuk memberikan masukan bagisetiap unsur pemerintahan baik di pusat maupun di daerah dalam menyusunkebijakan manajemen pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan tugas instansipemerintah dalam pemberian pelayanan publik.Adapun tujuan kajian adalah:1. Mengidentifikasi berbagai model manajemen pengaduan masyarakat;2. Menyusun model manajemen pengaduan masyarakat yang efektif.3. Menyusun strategi manajemen pengaduan masyarakat dalam pelayananpublik;4. Menyusun rekomendasi kebijakan model manajemen pengelolaanpengaduan masyarakat yang efektif.33