Manajemen_Pengaduan_Masyarakat_Dalam_Pelayanan_Publik

1.7 HASIL YANG DIHARAPKANTersusunnya rekomendasi kebijakan penyusunan alternatif modelmanajemen pengaduan masyarakat untuk mendukung penyelenggaraanpemerintahan yang bersih dan bebas KKN, pelayanan publik yang berkualitas, danakuntabilitas pelayanan publik yang tinggi. Secara keseluruhan diharapkan dapatberkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraanmasyarakat.BAB IILANDASAN KONSEPTUAL KAJIAN2.1 MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIKOrganisasi pemerintah baik pada tingkat tertinggi sampai pada tingkatterendah, yaitu mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah propinsi,kabupaten/kota sampai pada pemerintahan desa, dibentuk dalam rangka untukmelaksanakan tugas-tugas negara. Dalam konteks ini sebagaimana disebutkan paraahli pemerintah adalah segenap alat perlengkapan negara atau lembaga-lembagakenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan negara”.Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, menurut Ndraha (2000)“pemerintah memiliki dua fungsi yaitu fungsi primer dan fungsi sekunder”.Sedangkan menurut Rasyid (2001) fungsi-fungsi pemerintahan adalah fungsipengaturan, pelayanan, pemberdayan, dan pembangunan. Fungsi pengaturan ataulebih dikenal dengan fungsi regulasi, fungsi pelayanan akan meberikan pelayanandengan dasar keadilan, fungsi pemberdayaan untuk mendorong kemandirian danfungsi pembangunan untuk Menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.Para ahli meyakini bahwa penyelenggaraan pemerintahaan yang baikmerujuk pada konsep manajemen publik baru memerlukan beberapa perbaikanmanajemen yang mengarah pada (1) pentingnya efisiensi (efficiency drive), (2)37