Manajemen_Pengaduan_Masyarakat_Dalam_Pelayanan_Publik

layanan yang cenderung mahal. Dalam hal inefisiensi, menunjukan bahwa prosedurdan biaya pengurusan perijinan usaha di Indonesia adalah yang paling tidak efisiendibanding dengan negara-negara yang lain di dunia yang ditandai dengan: jumlahprosedur yang panjang, waktu pengurusan yang lebih lama dan biaya yang lebihmahal. Sebagai perbandingan Malaysia misalnya memliki jumlah prosedur 9, selama30 hari, dan biaya 25,1 ((% dari GNI per kapita). Fenomena nasional ini tidakterkecuali juga terjadi di daerah-daerah dengan kemunculan berbagai peraturandaerah (Perda) yang memberatkan bagi pengusaha.Namun demikian Doing Business 2010 versi Indonesia ini menganalisisperaturan-peraturan yang mendukung maupun menghambat kegiatan usaha.Peraturan-peraturan yang memengaruhi tiga tahap kehidupan usaha diukur ditingkat daerah. Tiga tahap yang sekaligus dijadikan indikator itu ialah dalam halmendirikan usaha (starting business), mengurus izin mendirikan bangunan (dealingwith construction permits), dan mendaftarkan properti (registering property). Dari tigaindikator yang diukur, hasilnya tidaklah mengejutkan jika dihubungkan denganpelaksanaan otonomi daerah yang berjalan sembilan tahun ini. Dalam kondisipemerintah kabupaten-kota memiliki kewenangan kuat, tidak ditemukan satuprosedur usaha yang baku. Selain itu, kualitas administrasi kebijakan sangatberaneka ragam. Dari 14 kota besar di Indonesia, Jogjakarta adalah kota yangpaling mudah mendirikan usaha dan memperoleh izin mendirikan bangunan.Sementara pendaftaran properti paling gampang dilakukan di Bandung. Sebaliknya,prosedur mendirikan usaha yang paling rumit ada di Manado. Sedangkan prosedurtersulit untuk memperoleh izin mendirikan bangunan dan pendaftaran propertimasing-masing di Surabaya dan Balikpapan.Salah satu kebijakan yang dipuji dalam laporan Doing Business di Indonesia2010 adalah dalam hal desentralisasi. Sebab, kebijakan ini menyelamatkanIndonesia dari gerakan disintegrasi yang sempat marak sepuluh tahun lalu. Namun,karena desentralisasi pula, jumlah kabupaten-kota membengkak dari 292 menjadi480 dalam 11 tahun terakhir.Desentralisasi juga memungkinkan sejumlah pemerintah daerahmemperkenalkan mekanisme pemberian layanan yang inovatif. Seperti penyediaanpelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Inovasi-inovasi tersebut ditiru pemerintahdaerah yang lain dan menciptakan suatu persaingan sehat. Ilustrasi masalahdesentralisasi itu ditampilkan dengan mengutip laporan Komite Pemantauan69