Manajemen_Pengaduan_Masyarakat_Dalam_Pelayanan_Publik

merata, dan Kedelapan, ketepatan waktu dalam pemberian pelayan yang ditentukansecara transparan.Berdasarkan pengalaman dari Kabupaten/Kota yang telah menerapkanperizinan satu pintu ini, diperoleh dampak berupa peningkatan Pendapatan AsliDaerah (PAD). Di Kabupaten Sragen yang telah menerapkan Sistem PerizinanTerpadu Satu Pintu ini, dampak positif yang diperoleh adalah terjadinya peningkatanPAD. Pada tahun 2001 PAD Kabupaten Sragen hanya Rp 12 milyar, kemudian padatahun 2002 meningkat menjadi Rp 22,56 milyar, dan tahun 2003 ini PAD yangberhasil diperoleh adalah Rp 40,55 milyar. Sebagian PAD tersebut diperoleh darikenaikan pengurusan dokumen perijinan usaha, sebagai contoh pada tahun 2002 –2003 terdapat kenaikan perijinan 62% untuk pengurusan IMB, HO meningkat 71%,Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) meningkat 99%, Tanda Daftar Perusahaan(TDP) meningkat 41% dan izin reklame terjadi peningkatan sebesar 47%. Rupanyakemudahan dan semakin baiknya pelayanan dalam memperoleh perijinan usahajustru menggerakan masyarakat untuk mendapatkan ijin secara resmi yang padaakhirnya justru meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah akanmempengaruhi minat para investor dalam menanamkan modalnya di suatu daerah.Excelent Service harus menjadi acuan dalam mendesain struktur organisasi dipemerintah daerah. Dunia usaha menginginkan pelayanan yang cepat, tepat, mudahdan murah serta tarif yang jelas dan pasti. Kalaupun ada penyempurnaan sistemperizinan investasi, maka bentuknya adalah sistem pelayanan satu atap, tetapidengan “pintu” yang banyak, sehingga tetap saja terjadi biaya ekonomi tinggi (highcost), waktu pengurusan izin memakan waktu lama, tidak transparan dan masihrumitnya persyaratan berkas permohonan dan administrasinya.Di beberapa daerah telah terbentuk pelayanan perizinan yang umumnyaberbentuk UPT, yang tidak memiliki kewenangan dalam penandatangan perizinandan non perizinan. Kondisi tersebut menyebabkan pelayanan perizinan masih jalanditempat serta kental dengan ketidakjelasan, dalam hal transparansi biaya, prosedurdan syarat pelayanan, waktu selesainya perizinan dan sebagainya. Lambatnyaproses pembentukan PPTSP di daerah selain karena kurangnya komitmen kepaladaerah dan DPRD, alasan lainnya yang seringkali dikemukakan oleh PemerintahDaerah adalah kurangnya sumberdaya (SDM) di tingkat lokal yang dapat membantu85