Manajemen_Pengaduan_Masyarakat_Dalam_Pelayanan_Publik

Menindaklanjuti Laporan 48 6,16Penjelasan 565 72,53Respon Instansi Terkait 3 0,39Selesai Menurut Pelapor 2 0,26Tembusan 156 20,03TOTAL 779 100,00Sejak pemberlakuan UU. No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,yang disempurnakan dengan UU. No. 32 Tahun 2004, secara normatif mendorongterjadinya perubahan dalam organisasi dan tanggungjawab penyelenggaraanpelayanan publik secara otonomi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.Pemerintah daerah rata-rata lebih menyukai penyelenggaraan pelayanan publikyang bersifat profit atau menghasilkan uang, pelayanan dasar kepada masyarakatyang wajib dilaksanakan Pemerintah Daerah, kurang diperhatikan, bahkanterabaikan dan cenderung menimbulkan biaya tinggi, hal itu bisa dilihat darikurangnya transparansi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publikyang langsung menyentuh pelayanan dasar kepada masyarakat, baik dilihat dariaspek pembiayaan, waktu maupun kualitas pelayanan.UU. No. 32 Tahun 2004 Pasal 11, 13 dan 14, mewajibkan PemerintahDaerah, Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pelayanan publik,yang kemudian diikuti oleh terbitnya Permendagri No. 24 Tahun 2006 tentangPenyederhanaan Penyelenggaraan Perizinan melalui Pelayanan Terpadu SatuPintu, daerah telah memiliki dasar hukum yang kuat dan menjadi pedoman untukdengan segera melakukan reformasi sistem perizinannya. Reformasi tersebut tidaksaja mencakup penyederhanaan sistem perizinan itu sendiri, tetapi juga mencakupreformasi sikap aparatur birokrasi dari sikap “dilayani” menjadi “melayani”, sehinggapelayanan publik dapat ditingkatkan. Menurut Kausar AS (2006; 68) paling sedikitada delapan prinsip pelayanan yang lazim dipergunakan dalam prosespenyelanggaraan pelayanan publik; Pertama, kesederhanaan pelayanan, proseduratau tata cara pelayanan diselenggarakan dengan mudah, lancar, tepat, tidakberbelit-belit. Kedua, kejelasan dan kepastian, baik prosedur, tempat danpenanggungjawabnya. Ketiga, keamanan dalam pelayanan. Keempat, keterbukaandalam pelayanan, Kelima, efisiensi, Keenam, ekonomis, pengenaan biaya dalampenyelenggaraan pelayanan ditetapkan secara wajar, Ketujuh, keadilan yang84