Manajemen_Pengaduan_Masyarakat_Dalam_Pelayanan_Publik

dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah atau badan hukum lain milikpemerintah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, baik pelayanan yangsifatnya langsung diberikan kepada masyarakat maupun tidak langsung melaluikebijakan-kebijakan tertentu.Produk pelayanan publik digunakan secara kolektif oleh individual siapa sajayang ingin menggunakan dan tidak mungkin seorang individu mencegah individu lainmenggunakannya. Penyediaan produk pelayanan publik yang sifatnya murni, sepertipelayanan peradilan, diplomasi dan pertahanan negara dilakukan oleh pemerintah.Manajemen Pelayanan Publik dapat difahami sebagai segala kegiatan dalamrangka peningkatan kinerja dalam pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hakhakdasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan ataupelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkaitdengan kepentingan publik.Mengapa Pelayanan Publik? Manajemen Pelayanan Publik adalah tanggungjawabpemerintah, baik pusat maupun daerah. Pada era desentralisasi dan semakinkuatnya demokratisasi saat ini, maka tuntutan akan tanggung-jawab pelayananpublik dan peningkatan kinerja manajemen pelayanan publik tersebut juga semakinkuat dan terbuka.Pada saat ini kinerja manajemen pelayanan publik ini sudah menjadi ukurankinerja pemerintah daerah, terutama kepala daerahnya. Dalam berbagaikesempatan ketidak-puasan masyarakat atas kinerja manajemen pelayanan publikini kian banyak diungkapkan oleh masyarakat secara terbuka. Masyarakat menuntutpenyelenggaraan manajemen pelayanan lebih responsif atas kebutuhan masyarakatdan penyelenggaraan manajemen pelayanan public yang transparan, partisipatif danakuntabel.Untuk merespons tantangan dan permasalahan tersebut maka dalam rangkamendukung peningkatan pelayanan akan difokuskan upaya kepada pengembangankapasitas (capacity building) manajemen pelayanan publik yang menyangkut aspekaspek:a) Peningkatan efektivitas pengorganisasian pelayananb) Pengembangan prosedur pelayanan yang mudah, cepat dan transparanc) Peningkatan kualitas dan kapabilitas personil penyelenggara pelayanand) Pengembangan kebijakan yang mendukung Skema Tindakan PeningkatanPelayanan (STPP)39