Manajemen_Pengaduan_Masyarakat_Dalam_Pelayanan_Publik

Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dan the Asia Foundation (TAF) tentangIndeks Tata Kelola Ekonomi Daerah yang dirilis Oktober 2008. Riset yang berhasilmenyurvei pelaku usaha dari 243 kabupaten-kota di Indonesia menunjukkan temuanyang mengejutkan. Ditemukan sekitar 85 persen peraturan daerah tidak sejalandengan peraturan di tingkat pusat dan tidak lengkap atau mengganggu kegiatanekonomi. Biaya-biaya dan retribusi meningkat pesat karena para pemerintah daerahmenggunakan wewenang pengaturannya sebagai sebuah mekanisme untukmenaikkan pendapatan asli daerah (PAD). Dengan kata lain, saat ini pemerintahdaerah berperan sangat signifikan terhadap baik-buruknya kondisi berusaha atauiklim investasi di Indonesia.Laporan Doing Business memberikan dua catatan. Pertama, tidak ada kotayang memiliki kinerja baik untuk tiga topik tersebut. Contohnya, Jogjakartamemimpin dalam klasifikasi kemudahan mendirikan usaha dan memperoleh izinmendirikan bangunan. Tetapi, Kota Gudeg itu tertinggal dalam hal pendaftaranproperti. Kedua, tidak terdapat hubungan langsung antara ukuran kota dan kualitaskebijakan yang mengatur bidang usaha. Jogjakarta dan Palangkaraya yangtermasuk kota kecil malah berada pada posisi tiga teratas dalam beberapa indikator.Kota-kota yang lebih besar, seperti Bandung dan Palembang, juga berada padaposisi menengah untuk tiga topik yang diukur. Pendaftaran properti di Bandung lebihmudah daripada di kota lain. Demikian juga Jakarta, menjadi kota kedua yangmemiliki prosedur termudah untuk mendaftarkan properti.Sebaliknya, kota-kotabesar seperti Surabaya, Jakarta, dan Semarang cenderung memiliki jumlahpermintaan layanan usaha yang lebih tinggi. Kondisi ini menyebabkan hambatandan keterlambatan dalam proses perizinan. Karena itu, peringkatnya lebih rendahdaripada kota-kota lain yang lebih kecil. Meski demikian, investasi dan peluangberusaha tetap saja akan datang ke kota-kota besar tersebut. Sebab, kota besarumumnya mempunyai potensi sumber daya ekonomi yang menggiurkan parainvestor jika dibandingkan dengan kondisi kota-kota lain yang lebih kecil.Selain ditandai dengan tingginya inefisiensi, pelayanan publik di Indonesiajuga dicirikan dengan adanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yangcenderung merugikan masyarakat sebagai pihak yang menerima pelayanan. Hasilpenelitian Government and Decentralization Survey (GDS) 2002 yang dilakukanoleh Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (Dwiyantoet.al, 2006: 78) menunjukan bahwa korupsi telah menjadi „budaya‟ dalam tubuh70