Manajemen_Pengaduan_Masyarakat_Dalam_Pelayanan_Publik

daerah, atau menekan angka pengangguran. Namun kinerja tata kepemerintahandaerah itu sendiri terkadang memang sangat ditentukan oleh komitmen dari paragubernur, bupati atau walikota sebagai pimpinan daerah serta dukungan dari DPRD,unsur media, LSM maupun masyarakat pada umumnya.Upaya untuk memberantas korupsi birokratis di bidang pelayanan tampaknyahanya akan berhasil jika didukung oleh dua faktor, yaitu komitmen dari kepaladaerah dan para tokoh politisi daerah, serta sikap masyarakat sendiri yang harus proaktif dapat mengawasi pemerintah terlebih lagi apabila ditemui praktik-praktikkorupsi.Seorang kepala daerah tidak akan berhasil memberantas korupsi apabilatidak memperoleh dukungan dari warga atau publik yang menjadi pengguna jasapelayanan publik. Sebaliknya, kendatipun banyak unsur-unsur masyarakat sudahsangat frustrasi dengan merebaknya korupsi birokratis dan rendahnya kualitaspelayanan publik, tidak akan terjadi perubahan signifikan jika pimpinan daerah danpara elit politik daerah tidak tergerak untuk melakukan perubahan.Beberapa ahli menyatakan menyatakan paling tidak terdapat lima prasyaratyang perlu dipenuhi untuk meningkatkan pelayanan publik dalam kerangkakepemerintahan yang baik (good governance). Pertama, Mendorong masyarakatuntuk ikut ambil bagian dari proses pengambilan keputusan, baik secara langsungmaupun tidak. Kedua, Mengupayakan adanya saling percaya di antara masyarakatdan pemerintah. Ketiga, Kemampuan untuk menyikapi setiap masalah yang timbul,menampung aspirasi dan keluhan masyarakat secara tepat, tanpa ada perbedaan.Keempat, Profesionalisme yang terlihat dari kemauan, kemampuan, dan keahlianbirokrasi pemerintah sehingga mereka mampu melayani publik secara mudah,cepat, akurat dan sesuai permintaan. Kelima, Akuntabilitas dari setiap kebijakanpublik; terutama yang menyangkut keputusan politik, perpajakan maupun anggaranpemerintah.Namun demikian, kondisi yang ada saat ini, masyarakat kurang dapatberinteraksi dengan pemerintah terlebih lagi turut serta dalam pengambilankeputusan. Pemerintah belum sepenuhnya dapat dijadikan tempat menampungaspirasi dan keluhan masyarakat, dan bahkan pemerintah dinilai belum professionaldan kurang akuntabel, sehingga masih dirasakan sulit untuk membangunkepercayaan masyarakat kepada pemerintah.31