GABUNG2_test

Keselamatan di jalan berhubungan dengan perbaikan pemerintahan negara, dan
kepatuhan kepada hukum. Tanpa pemerintahan yang baik, tidak mungkin dimiliki
keselamatan jalan yang baik pula. Hal ini belum sepenuhnya disadari oleh pemangku
kebijakan bahwa pengembangan kapasitas keselamatan jalan yang dapat dikerjakan oleh
pemerintah secara utuh merupakan pendorong utama pada yurisdiksi manapun pada
sektor publik. Banyak departemen yang dilibatkan pada tingkat nasional, provinsi,
maupun lokal. Investasi pada aktivitas multi sektor ini merupakan cara utama dalam
memperkenalkan efektifitas dari sektor publik melalui kerja sama lintas pemerintah
terfokus, untuk memperoleh suatu hasil bersama.
Terdapat kebutuhan pada tiap tingkat provinsi (dan dalam skala yang lebih kecil
pada tiap kabupaten) akan koordinasi yang lebih baik untuk keselamatan di jalan raya
sebagaimana halnya pada tingkat nasional sesuai Instruksi Presiden No. 4/2013. Hal ini
membutuhkan dialog dan komunikasi dengan pemerintahan lokal –kemungkinan
melalui Badan Pembangunan Daerah (Bappeda). Sementara kepolisian bersikap aktif di
area pemerintahan daerah dalam aktifitas keselamatan di jalan raya, pemerintah daerah
dan provinsi perlu mengambil alih isu tersebut dan melibatkan komite lokal dalam
keterlibatan penuh dan memperoleh dukungan dari kepolisian. Tantangan yang dihadapi
dalam perbaikan tingkat keselamatan di jalan raya tidak dapat semata-mata dibebankan
kepada kepolisian saja. Mereka perlu menjadi bagian dari tim dan mendapatkan
dukungan dari pemerintahan lokal. Yang perlu diingat dari analisa awal kepolisian
tentang data kecelakaan lalu lintas adalah bahwa sebagian besar kematian yang dilaprkan
berasal dari sistem jalan non-nasional di mana jalan nasional dilaporkan hanya
berkontribusi 30% dari total kematian di jalan raya. Hal ini masih mungkin berubah
seiring integritas data (informasi status jalan) diperbaiki, namun inilah yang saat ini
diindikasikan oleh sistem. Jalan antar provinsi dilaporkan berkontribusi terhadap
kematian total sebesar 35%, jalan tingkat daerah 28%, dan jalan tingkat pedesaan
sebesar 7%.
Saat ini, program keselamatan anak di jalan raya di daerah Bandung masih sangat
lemah. Faktanya, hanya polisi yang memiliki program untuk mengenalkan regulasi lalu
lintas dan kepedulian keamanan untuk pelajar sd. Sekolah sendiri membutuhkan
aktifitas kurikulum tambahan yang didukung oleh pemerintah daerah Bandung agar
memiliki program edukasi keselamatan dan setidaknya memperkenalkan zona selamat
[ T y p e t h e c o m p a n y a d d r e s s ] 175