GABUNG2_test

6. Kementerian Pendidikan
Dalam Inpres No. 4 Tahun 2013 mengenai pelaksana aksi keselamatan di jalan, Kemdiknas tidak memiliki
peran dan tanggung jawab khusus dalam upaya mewujudkan hal ini.
Dalam dokumen Renstra Kemdikbud 2010-2014 juga belum terdapat perencanaan terkait
program/kurikulum mengenai materi keselamatan di jalan (road safety).
Terdapat Program Pendidikan Lalu lintas pada Usia Dini (RUNK Hal. 26) yang dilaksanakan oleh Polri dan
bekerjasama dengan Kementrian Pendidikan Nasional.
1. Pemerintah Pusat
Inpres No. 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan.
Dalam Inpres ini, Presiden RI menginstruksikan kepada beberapa stakeholder terkait untuk berkoordinasi
melaksanakan Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan, yakni:
11
Penanggung jawab Kebijakan
Keselamatan di Jalan Raya
a. Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pilar ke-
1 (Manajemen Keselamatan di Jalan Raya)
b. Kementerian Pekerjaan Umum, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pilar ke-2 (Keselamatan di Jalan
Raya)
c. Kementerian Perhubungan, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pilar ke-3 (Kendaraan yang Aman)
d. Kepolisian RI, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pilar ke-4 (Perilaku Keselamatan)
e. Kementerian Kesehatan, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pilar ke-5 (Penanganan sebelum dan
sesudah kecelakaan)
2. Pemerintah Daerah
Peraturan Daerah No. 16 tahun 2012 tentang implementasi retribusi pada transportasi.
[ T y p e t h e c o m p a n y a d d r e s s ] 251