GABUNG2_test

N
o Topik Temuan
Peraturan yang
Mengatur
Alasan
Rekomendasi
tidak pernah
terjadi.
walikota/bupati
bertanggung jawab
atas manajemen lalu
lintas di daerah
masing-masing.
Pada Inpres ini
presiden
menginstruksikan
koordinasi untuk
implementasi
keselamatan di jalan
raya berdasarkan
fungsi masingmasing
dan
tanggung jawab tiap
institusi.
a. Kementerian
Perencanaan dan
Pembangunan Nasional
bertanggung jawab atas
Pilar ke-1 dari
manajemen keselamatan
di jalan raya
b. Kementerian Pekerjaan
Umum bertanggung
jawab untuk pilar ke-2
bagi setiap kabupaten atau kota) untuk
koordinasi mengenai keselamatan di
jalan raya yang lebih baik sesuai dengan
Instruksi Presiden No. 4/2013.
Akan dibutuhkan komunikasi antara
pemerintah lokal –kemungkinan melalui
Badan Perencana Pembangunan Daerah
(Bappeda).
Ketika kebijakan pemerintah daerah
tentang aktivitas keselamatan di jalan
raya bersifat aktif, sangat penting bagi
pemerintah provinsi dan lokal
mengambil isu secara lokal dan
berunding dengan komite lokal dengan
keikutsertaan dan dukungan penuh
terhadap kebijakan.
Hubungan dengan lembaga swadaya
masyarakat dan kamunitas juga
merupakan kunci penting bagi program
keselamatan anak-anak di jalan raya.
[ T y p e t h e c o m p a n y a d d r e s s ] 205