17.05.2016 Views

GABUNG2_test

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Hanya 26 negara yang mengatakan bahwa penegakan peraturan kecepatan mereka sebagai<br />

‘baik’. Program Pengkajian Jalan Raya Internasional (The International Road Assessment<br />

Programme) menemukan bahwa lebih dari 80% jalan raya di negara miskin dan<br />

berpendapatan menengah dimana terdapat pejalan kaki memiliki kecepatan 40km/jam<br />

atau lebih dan tidak ada pedestrian di sana. Harus ada upaya yang serius untuk<br />

menghubungkan batas kecepatan dengan proteksi fisik yang diberikan bagi pengguna jalan<br />

dengan jalan raya itu dan desain kendaraannya. Contoh awal harus diberikan oleh Bank<br />

Kerjasama Multilateral (MDBs) dengan menjamin bahwa desain kecepatan dinyatakan bagi<br />

jalan yang baru atau jalan yang ditingkatkan dibatasi untuk mencapai tingkat keselamatan<br />

minimum. MDB harus berkomitmen untuk memiliki kebijakan ini untuk semua proyejk<br />

jalan raya pada 2015.<br />

Pemerintah harus menyediakan komitmen yang kuat bagi konferensi tingkat menteri pada<br />

Dekade Aksi pada 2015 dan berpartisipasi untuk memberi tahu kemajuan mereka sejak<br />

konferensi pertama tingkat menteri dalam kerangka Global Road Safety diselenggarakan<br />

oleh Federasi Russia di Moscow pada 2009 dan diluncurkannya Dekade Aksi pada 2011.<br />

Konferensi tingkat menteri pada tahun 2015 harus membahas kekurangan serius pada<br />

pendanaan global bagi keselamatan di jalan raya dan mengajukan langkah-langkah praktis<br />

khusus dan kerjasama bagi integrasi upaya pencegahan dampak kecelakaan dengan<br />

kerangka pembangunan pasca 2015.<br />

Kita menyambut komitmen Ban Ki-moon, Sekretaris Jenderal PBB, untuk memasukkan<br />

transportasi berkelanjutan sebagai prioritas bagi Agenda Aksi 2012-2017 dari dia, dan<br />

kami merekomendasikan isu dukungan regional bagi transportasi dan keselamatan, dan<br />

bagaimana kebijakan transportasi dapat diorganisasi untuk memiliki suara lebih besar di<br />

PBB terutama dalam kelompok kerjanya.<br />

[ T y p e t h e c o m p a n y a d d r e s s ] 65<br />

Lebih jauh lagi kami merekomendasikan Sekretaris Jenderal untuk mendirikan Kelompok

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!