Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama ...

8) Merencanakan anggaran untuk kegiatan ekstrakurikuler dan
pengamalan Pendidikan Agama Islam.
9) Merencanakan program sertifikasi guru dan pengawas PAI yang
lebih efisien dan efektif.
b. Pengorganisasian (organizing)
1) Mengorganisasi pengelolaan Pendidikan Agama Islam dari
tingkat pusat sampai dengan unit pelaksana teknis di tingkat
satuan pendidikan.
2) Mengorganisasi berbagai bentuk pembinaan dalam rangka
meningkatkan wawasan dan kemampuan professional pejabat
struktural (kabid dan kasi pendais) dan pejabat fungsional
(pengawas dan guru PAI).
3) Mengorganisasi berbagai bentuk bantuan baik dana maupun
sarana agar lebih transparant dan accountable, lebih efisien
dan efektif.
4) Mengorganisasi sekaligus memberdayakan organisasi profesi,
pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik.
c. Pelaksanaan (Actuating)
1) Level pejabat struktural tingkat pusat mengeluarkan
kebijakan, keputusan, perintah atau instruksi dan sejenisnya.
2) Level pejabat struktural tingkat daerah (propinsi) menjabarkan
dan mensosialisasikan kebijakan pusat kepada daerah-daerah
(kabupaten/kota) di wilayahnya masing-masing.
3) Level pejabat struktural tingkat daerah (kabupaten/kota)
membina secara langsung para pejabat fungsional (GPAI dan
PPAI) di tingkat satuan pendidikan.
4) Level pejabat fungsional, GPAI melaksanakan kegiatan belajar
mengajar (KBM) dan PPAI melaksanakan kegiatan supervisi
dan monitoring di satuan pendidikan.
d. Pengawasan (controlling)
Fungsi pengawasan pada level pejabat struktural dari tingkat
pusat sampai tingkat daerah berbentuk pengawasan manajerialkomprehensif.
Fungsi pengawasan yang dilakukan pada level
pejabat fungsional disebut pengawasan fungsional (Wasnal),
sedangkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat,
LSM disebut pengawasan masyarakat (Wasmas).
Fungsi pengawasan tersebut dilaksanakan dalam rangka:
1) pembinaan dan kemitraan.
2) meningkatkan kinerja aparat di bawahnya agar lebih baik.
3) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kebijakan pada tataran
teknis di lapangan;
4) meningkatkan kedisiplinan dan motivasi kerja seluruh aparat,
baik struktural maupun fungsional; dan
5) memberi umpan balik (feed back) bagi pejabat struktural
berwenang dalam rangka mengambil langkah-langkah
perbaikan lebih lanjut.
e. Penilaian (evaluating)