Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama ...

1) Fungsi penilaian dilaksanakan untuk:
a) mengetahui tingkat efektifitas kebijakan pada pelaksanaan
di level teknis;
b) mengetahui tingkat kinerja GPAI dan PPAI;
c) mengetahui tingkat keberhasilan Standar Pengelolan
Pendidikan Agama Islam di tingkat satuan pendidikan;
d) mengetahui tingkat keberhasilan ranah Pendidikan Agama
Islam, yaitu kognitif, afektif, psikomotorik, dan values yang
dikembangkan secara proporsional dan profesional pada
tingkat satuan pendidikan; dan
e) memperoleh umpan balik (feed back) untuk membuat
kebijakan lebih lanjut bagi pejabat berwenang.
2) Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut di atas, maka
dikembangkan aspek-aspek lain dalam pengelolaan
Pendidikan Agama Islam di tingkat satuan pendidikan yang
mencakup: wewenang dan tanggung jawab, pembinaan,
pembiayaan, monitoring dan pengawasan, serta penilaian.
2. Wewenang dan Tanggung Jawab
Pejabat struktural di tingkat Pusat dan Daerah secara hirarkis
memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang sama dalam
pengelolaan Pendidikan Agama Islam di tingkat satuan pendidikan
(PAUD/TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB,SMA/SMALB/SMK dan
pendidikan kesetaraan).
Adapun wewenang dan tanggung jawab pejabat struktural Pusat
maupun Daerah adalah:
a) Pengadaan, pengangkatan, dan pembinaan Guru Pendidikan
Agama Islam (GPAI) dan Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI)
sesuai peraturan yang berlaku.
b) Penetapan standar kualifikasi dan kompetensi guru dan
pengawas PAI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
c) Penetapan standar penilaian terhadap kinerja GPAI dan PPAI
serta standar penilaian terhadap proses dan hasil belajar peserta
didik di tigkat satuan pendidikan.
d) Pengembangan dan peningkatan kualifikasi dan kompetensi
pendidik dan tenaga kependidikan.
e) Penetapan standar penilaian terhadap karya tulis/karya ilmiah
guru sesuai dengan peraturan yang berlaku.
f) Pengembangan kerja sama dengan berbagai pihak terkait dengan
penyelenggaraan PAI di tingkat satuan pendidikan.
g) Penetapan standar pengawasan/monitoring penyelenggaraan
Pendidikan Agama Islam di tingkat satuan pendidikan .
3. Pembinaan
Pejabat struktural tingkat Pusat dan Daerah mempunyai tugas
pembinaan edukatif dan administratif sebagai berikut:
a. Pembinaan aspek edukatif: