Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama ...

Tugas pokok Direktorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah
adalah melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pendidikan
Islam dalam mengelola Pendidikan Agama Islam di satuan
pendidikan yang terdiri atas; Taman Kanak-kanak (PAUD/TK),
Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah
Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK), Sekolah Luar Biasa (SLB), dan
pendidikan kesetaraan.
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Direktorat Pendidikan
Agama Islam pada Sekolah mempunyai fungsi:
f. Perencanaan (Planning)
1) Merencanakan pengadaan, pengangkatan dan pembinaan Guru
Pendidikan Agama Islam (GPAI) dan Pengawas Pendidikan
Agama Islam (PPAI) secara merata ke seluruh Indonesia.
2) Merencanakan anggaran untuk pengelolaan Pendidikan Agama
Islam di sekolah baik yang bersumber dari APBN (pusat) APBD
(untuk propinsi dan kabupaten/kota).
3) Merencanakan program bantuan pengadaan sarana dan
prasarana Pendidikan Agama Islam antara lain; buku-buku,
ruang praktek ibadah (Masjid/Mushalla), laboraturium PAI di
satuan pendidikan.
4) Merencanakan program pembinaan terhadap GPAI dan PPAI
melalui diklat calon GPAI dan PPAI bekerja sama dengan
Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan, Perguruan Tinggi, dan
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
5) Merencanakan bantuan dana operasional untuk PGTK, KKG,
MGMP, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia
(AGPAII), POKJAWAS PAI, dan Rohani Islam.
6) Merencanakan program bantuan beasiswa bagi GPAI dan PPAI.
7) Merencanakan program bantuan bagi GPAI dan PPAI yang
berprestasi
8) Merencanakan anggaran untuk kegiatan ekstrakurikuler dan
pengamalan Pendidikan Agama Islam.
9) Merencanakan program sertifikasi guru dan pengawas PAI yang
lebih efisien dan efektif.
g. Pengorganisasian (organizing)
1) Mengorganisasi pengelolaan Pendidikan Agama Islam dari
tingkat pusat sampai dengan unit pelaksana teknis di tingkat
satuan pendidikan.
2) Mengorganisasi berbagai bentuk pembinaan dalam rangka
meningkatkan wawasan dan kemampuan professional pejabat
struktural (kabid dan kasi pendais) dan pejabat fungsional
(pengawas dan guru PAI).
3) Mengorganisasi berbagai bentuk bantuan baik dana maupun
sarana agar lebih transparant dan accountable, lebih efisien
dan efektif.
4) Mengorganisasi sekaligus memberdayakan organisasi profesi,
pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik.
h. Pelaksanaan (Actuating)